Blitar, JatimUPdate.id, - Suasana hangat menyelimuti Wisata Edukasi Kampung Coklat, Kabupaten Blitar, Minggu (8/6/2025).
Ratusan kader Partai Golkar dari Blitar Raya berkumpul dalam sebuah sarasehan bertajuk “Pemberdayaan Komunitas sebagai Pilar Kesejahteraan Sosial”.
Baca juga: Panen Perdana Melon BUM Desa Bakung, Dana Desa Rp270 Juta Berbuah Manis hingga 5 Ton
Sarasehan ini tak hanya menjadi forum silaturahmi, tetapi juga ruang diskusi yang memantik gagasan-gagasan penting untuk memperkuat sistem sosial dan pelayanan publik.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji dan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Jairi Irawan.
Dalam sesi pemaparan, Muhammad Sarmuji menyoroti persoalan diskriminasi layanan kesehatan yang masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Dia menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam pelayanan rumah sakit.
“Masih ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan non-BPJS yang dirasakan masyarakat. Ini tidak boleh dibiarkan. Rumah sakit harus adil melayani siapa pun, tanpa memandang status kepesertaan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung fenomena pasien Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, bukan semata karena fasilitas, melainkan karena faktor kenyamanan yang belum terpenuhi di dalam negeri.
“Yang kita butuhkan bukan cuma kecepatan dan ketepatan. Pelayanan kesehatan juga harus memberikan kenyamanan. Kalau itu tak terpenuhi, maka yang mampu tetap akan memilih berobat ke luar negeri,” lanjutnya.
Baca juga: Dorong Kuota PTSL, Zulfikar Arse Sadikin Perjuangkan Legalitas Tanah 15 Ribu Warga Bondowoso
Sarmuji turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam alokasi anggaran minimal 5 persen dari APBN untuk sektor kesehatan. Namun ia menekankan bahwa angka tersebut baru berarti jika dibarengi dengan peningkatan kesadaran dan edukasi kesehatan masyarakat.
“Di tempat seperti Blitar ini, edukasi kesehatan masih harus terus diperkuat. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Itu prinsip dasar yang perlu ditanamkan,” ujarnya.
Sementara itu, Jairi Irawan mengajak masyarakat untuk lebih memberdayakan komunitas sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, komunitas memiliki posisi strategis untuk menjangkau masyarakat dan merespons kebutuhan sosial secara cepat.
“Komunitas adalah ujung tombak. Mereka bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program sosial secara lebih efektif,” jelas Jairi.
Sebagai Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan, Jairi juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan.
Baca juga: Zulfikar Arse Sadikin Menyerap Aspirasi P3K, Honorer, dan Guru Swasta: Siap Perjuangkan Hak Mereka
“Tenaga medis kita harus dibekali pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan. Kita ingin SDM kita tak hanya mumpuni di dalam negeri, tapi juga bisa bersaing di tingkat global,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas program pelatihan keterampilan dan sertifikasi keahlian bagi masyarakat umum.
“Kalau masyarakat punya keterampilan, mereka bisa mandiri dan tidak bergantung terus pada bantuan. Itulah inti dari pemberdayaan,” kata politisi Golkar itu.
Acara sarasehan diakhiri dengan sesi dialog terbuka. Peserta dari berbagai kalangan menyampaikan langsung aspirasi, keluhan, dan harapan kepada para legislator. Forum ini menjadi pengingat bahwa antara rakyat dan wakilnya harus selalu ada ruang untuk mendengar dan diperdengarkan. (rio/ries/yh)
Editor : Miftahul Rachman