Jakarta, JatimUPdate.id - Fraksi Partai Golkar menegaskan perlunya evaluasi terhadap fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI, guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip kepatutan di mata publik. Ketua Fraksi Golkar, M. Sarmuji, menyebut langkah ini krusial untuk menjaga kepercayaan rakyat sekaligus mendorong kinerja parlemen yang lebih baik.
Menurut Sarmuji, DPR sudah lebih dulu melakukan penyesuaian dengan menghentikan tunjangan perumahan bulanan sejak Oktober 2025, lalu menggantinya dalam bentuk paket lima tahun. Kebijakan tersebut, katanya, menjadi sinyal bahwa DPR mulai membuka diri terhadap reformasi fasilitas anggota dewan.
Baca juga: Golkar Dorong Transformasi Partai Kelola Aspirasi Rakyat
“Langkah ini harus dipandang sebagai upaya meningkatkan transparansi. Ke depan, jika memang ada fasilitas yang tidak sesuai kepatutan, kami siap mendukung evaluasi lebih lanjut,” kata Sarmuji, Jumat (29/8).
Baca juga: Ketua Fraksi Golkar Dukung Kapolri Usut Tuntas Insiden Ojol Dilindas Rantis Brimob
Ia juga mengingatkan para legislator untuk lebih berhati-hati dalam sikap, perilaku, maupun tampilan di hadapan masyarakat. Bagi Golkar, kata dia, kepatutan adalah fondasi yang tak terpisahkan dari peran wakil rakyat.
Baca juga: Sarmuji Senggol Arteria, Puji Golkar Soal Kepastian Hukum Caleg Terpilih
“Kinerja yang lebih baik ke depan harus jadi kata kunci. Itulah yang akan menjaga citra DPR sekaligus memperkuat hubungan dengan publik,” tutupnya (*)
Editor : Redaksi