Bandung, JatimUPdate.id - Gelombang kritik terhadap Atalia Praratya, anggota DPR RI Fraksi Golkar sekaligus istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terus meluas. Komentar Atalia yang menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menuai reaksi keras dari kalangan santri dan aktivis keagamaan.
Bagi sebagian besar komunitas pesantren, ucapan Atalia bukan sekadar kritik terhadap kebijakan fiskal, melainkan bentuk ketidakpekaan terhadap duka dan identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Mereka menilai, saat tragedi masih menyisakan luka, mempertanyakan penggunaan APBN sama halnya dengan meragukan legitimasi pesantren sebagai bagian dari entitas pendidikan nasional.
Baca juga: Bupati Sidoarjo Subandi Serahkan Bantuan ke Keluarga Korban Reruntuhan Ponpes Al Khoziny
“Pernyataan itu keluar di waktu yang salah. Kami masih berduka, tapi beliau justru mempertanyakan tanggung jawab negara terhadap pesantren,” kata Riki Ramdan Fadila, Koordinator Forum Santri Nusantara (Bandung Raya), di sela aksi unjuk rasa di depan rumah pribadi Atalia di kawasan Ciumbuleuit, Bandung, Selasa (14/10/2025).
Menurut Riki, Atalia seharusnya memahami bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional terhadap pendidikan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. “Penggunaan APBN bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara terhadap warganya yang menjadi korban,” ujarnya.
Kritik yang Meluas dan Sorotan Politik
Baca juga: Bupati Sidoarjo Subandi Serahkan Bantuan ke Keluarga Korban Reruntuhan Ponpes Al Khoziny
Aksi di Bandung hanyalah salah satu bentuk reaksi yang muncul. Di berbagai grup media sosial santri, pernyataan Atalia menjadi bahan diskusi dan perdebatan. Banyak yang menilai komentar Atalia memperlihatkan jarak antara elite politik dan komunitas pesantren, yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai keagamaan.
Di sisi lain, pernyataan Atalia juga rentan menimbulkan sorotan politik internal di tubuh Partai Golkar. Analis politik dari Lembaga Kajian Agama dan Politik (eLKAP), Muhammad Rijalul Ashfa, menilai situasi ini berpotensi mencoreng citra partai yang selama ini berusaha menjaga kedekatan dengan kalangan pesantren dan ormas Islam.
“Golkar tidak bisa membiarkan isu ini berlarut, karena basis keislaman di Jawa Barat cukup kuat,” katanya.
Baca juga: Tradisi yang Disalahpahami: Antara Cinta Santri dan Bias Cara Pandang Modern
Rijal menambahkan, pernyataan Atalia ini sangat bertentangan dengan pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar, M,Sarmuji, yang meminta pemerintah wajib hadir untuk membantu pesantren-pesantren yang dibiayai secara swadaya dan mandiri.
Forum Santri Nusantara sendiri telah mengeluarkan tiga tuntutan resmi. Pertama, meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, segera mengevaluasi posisi Atalia di DPR RI. Kedua, mendesak Atalia untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pesantren. Ketiga, menuntut Komisi VIII DPR merumuskan Kebijakan Nasional Keselamatan Pesantren agar tragedi serupa tidak terulang (*).
Editor : Redaksi