Probolinggo, JatimUPdate.id — Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik dari Ketua Jong Madura (JongMa) Probolinggo Raya, Ponirin Mika.
Baca juga: Demokrasi Elektoral: Antara Koreksi Struktural dan Langkah Mundur Kedaulatan
Ia menilai kebijakan tersebut bukan solusi atas persoalan demokrasi, terutama terkait praktik politik uang.
Ponirin menyatakan bahwa alasan maraknya money politics dalam pilkada langsung tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengalihkan pemilihan kepala daerah ke DPRD.
Menurutnya, praktik tersebut tetap berpotensi terjadi meski pilkada dilakukan secara tidak langsung.
“Kalau alasannya karena money politics, apakah dengan dipilih DPRD hal itu tidak terjadi? Justru nanti uangnya akan diberikan kepada kelompok dewan,” ujar Ponirin Mika.
Baca juga: Penolakan Gen Z atas Pilkada DPRD dan Bahaya Krisis Legitimasi
Ia menegaskan, pelibatan langsung masyarakat dalam pilkada selama ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran politik publik. Keterlibatan rakyat, kata dia, menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan demokrasi.
“Diakui atau tidak, rakyat sekarang semakin melek politik. Itu tidak lepas dari keterlibatan mereka dalam proses demokrasi yang berlangsung,” ungkapnya.
Meski demikian, Ponirin tidak menampik perlunya evaluasi terhadap sistem pilkada yang berjalan saat ini.
Baca juga: Pemilu Tidak Langsung Dinilai Berpotensi Perkuat Perlindungan Lingkungan
Namun, evaluasi tersebut harus diarahkan pada perbaikan kualitas demokrasi, bukan dengan menghilangkan hak politik rakyat.
“Evaluasi itu perlu, benar. Tapi yang lebih penting adalah mencari figur pemimpin yang berbasis meritokrasi, bukan menarik kembali hak rakyat untuk memilih,” pungkasnya.
Ponirin berharap setiap kebijakan terkait sistem pilkada dikaji secara komprehensif dengan melibatkan aspirasi publik agar demokrasi tetap berjalan sehat dan berkeadilan. (pm/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat