Oleh Bonang Adji Handoko.
Baca juga: Terjadi Deflasi, Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Melambat
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK)
Surabaya, JatimUPdate.id - Di tengah optimisme pembangunan kota dan berbagai capaian ekonomi yang sering dipamerkan dalam laporan resmi, ada satu indikator yang sesungguhnya paling dekat dengan kehidupan masyarakat : inflasi.
Ketika inflasi naik, yang meningkat bukan hanya angka statistik, tetapi juga kegelisahan warga tentang biaya hidup yang semakin mahal.
Itulah yang kini terjadi di Surabaya. Pada Februari 2026, inflasi kota Surabaya tercatat mencapai 5,11 persen. Bagi sebagian ekonom, angka ini mungkin masih berada dalam batas toleransi tertentu.
Namun bagi masyarakat kota, inflasi bukan sekadar data ekonomi. Ia terasa nyata di dapur rumah tangga: harga cabai yang melonjak, telur ayam yang tiba-tiba mahal, atau sembako dan beras yang perlahan merangkak naik.
Inflasi pada akhirnya selalu kembali pada satu persoalan mendasar: daya beli masyarakat.
Kota Besar dengan Biaya Hidup yang Terus Naik
Sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Timur, Surabaya memiliki fondasi ekonomi yang relatif kuat.
Aktivitas perdagangan, jasa, dan industri menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat ekonomi terpenting di Indonesia bagian timur.
Produk Domestik Regional Bruto kota ini menjadi salah satu yang terbesar di provinsi ini.
Namun kekuatan ekonomi makro tidak selalu berarti masyarakat bebas dari tekanan biaya hidup.
Di kota besar, kenaikan harga kebutuhan pokok sering kali lebih cepat terasa dibandingkan kenaikan pendapatan.
Upah minimum di kawasan Surabaya memang berada di kisaran empat juta rupiah lebih. Tetapi ketika harga pangan meningkat, angka tersebut dengan cepat tergerus oleh inflasi.
Bagi keluarga kelas menengah ke bawah, kenaikan harga beras, cabai, atau minyak goreng bisa berarti pengeluaran bulanan yang semakin berat.
Karena itu inflasi bukan sekadar isu ekonomi. Ia juga merupakan persoalan kesejahteraan sosial masyarakat kota.
Ketergantungan Pangan Kota
Persoalan lain yang jarang dibicarakan secara serius adalah ketergantungan Surabaya terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Sebagian besar kebutuhan pangan kota ini berasal dari wilayah penyangga sekitar seperti Malang, Pasuruan, Probolinggo, hingga daerah-daerah di Jawa Tengah.
Ketergantungan ini membuat harga pangan di Surabaya sangat sensitif terhadap gangguan distribusi.
Cuaca buruk, masalah transportasi, atau fluktuasi produksi di daerah pemasok dapat langsung memicu lonjakan harga di pasar kota.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah kota sebenarnya tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar.
Kota besar biasanya membutuhkan instrumen ekonomi yang mampu menstabilkan harga ketika terjadi gejolak pasar. Surabaya sesungguhnya memiliki instrumen tersebut.
BUMD Pangan yang Dipertanyakan
Baca juga: Pemkot Blitar Terima Penghargaan Insentif Fiskal dari Kemendagri
Pemerintah Kota Surabaya memiliki perusahaan daerah di sektor pangan, yaitu PT Surya Kreasi Pangan. BUMD ini dibentuk dengan gagasan yang cukup strategis: memperkuat ketahanan pangan kota sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas tertentu.
Secara konsep, keberadaan BUMD pangan sangat penting. Di banyak kota besar dunia, perusahaan milik pemerintah daerah berfungsi sebagai penyangga ekonomi kota.
Mereka mengelola cadangan pangan, memperkuat distribusi, bahkan mengembangkan produksi untuk memastikan pasokan tetap stabil.
Namun pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat benar-benar merasakan peran PT Surya Kreasi Pangan dalam menjaga stabilitas harga pangan Surabaya?
Jika inflasi terus meningkat dan harga pangan tetap berfluktuasi tajam, maka publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana BUMD ini benar-benar berfungsi sebagai instrumen ekonomi kota.
Kebijakan Reaktif yang Berulang
Selama ini respons yang paling sering dilakukan pemerintah daerah ketika harga pangan naik adalah menggelar pasar murah.
Program ini memang membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih rendah.
Namun pasar murah pada dasarnya hanya bersifat reaktif. Ia hadir setelah harga naik dan biasanya berlangsung dalam waktu yang sangat terbatas.
Setelah kegiatan selesai, harga kembali mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.
Jika inflasi pangan terjadi berulang setiap bulan, maka solusi yang dibutuhkan bukan sekadar operasi pasar sesaat.
Kota membutuhkan sistem ketahanan pangan yang lebih kuat, mulai dari jaringan distribusi yang stabil, cadangan pangan strategis, hingga intervensi harga yang lebih terencana.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim: Stok Beras, BBM, dan Elpiji Jelang Ramadhan dan Idul Fitri Terkendali
Dalam konteks inilah peran BUMD pangan seharusnya menjadi sangat penting.
Dorongan dari Masyarakat Sipil
Dalam sistem demokrasi lokal, masyarakat sipil memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan warga.
Organisasi masyarakat sipil seperti Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap kebijakan ekonomi daerah.
Pengawasan masyarakat tidak selalu berarti mencari kesalahan pemerintah. Justru sebaliknya, ia menjadi pengingat agar kebijakan publik dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Ketika inflasi meningkat dan daya beli masyarakat tertekan, publik berhak mengetahui sejauh mana instrumen ekonomi daerah benar-benar bekerja. Diskusi publik yang sehat dapat mendorong pemerintah kota untuk lebih serius memperkuat kebijakan ketahanan pangan.
Mengukur Kehadiran Negara di Kota
Inflasi Surabaya yang mencapai 5,11 persen seharusnya menjadi momentum refleksi bagi pemerintah kota. Apakah seluruh instrumen ekonomi daerah sudah dimanfaatkan secara maksimal? Apakah kebijakan pengendalian inflasi sudah cukup efektif?
Pertanyaan ini pada akhirnya kembali pada satu hal: kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat.
Sebab kota yang benar-benar maju bukan hanya kota dengan gedung tinggi dan infrastruktur modern. Kota yang maju adalah kota yang pemerintahnya hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan hidup sehari-hari.
Dan salah satu ukuran paling sederhana dari kehadiran itu adalah ini:
apakah masyarakat masih mampu membeli kebutuhan hidup.
Editor : Redaksi