Jember, JatimUpdate.id – Program "Bunga Desaku" kembali digelar oleh Bupati Jember Muhammad Fawait di Kecamatan Mumbulsari pada Senin (6/4/2026).
Kegiatan ini dirancang sebagai ajang silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat desa.
Baca juga: Gerakan 1200 Nakes, Bupati Jember Atasi Stunting dan Kematian Ibu-Bayi
Dalam kesempatan tersebut, Gus Bupati—sapaan akrab Muhammad Fawait—menyampaikan dua program unggulan pemkab, yakni Universal Health Coverage (UHC) untuk berobat gratis dan beasiswa daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap warga Jember, baik di pusat kota maupun pelosok, memiliki hak yang sama untuk mengakses kebijakan pemerintah kabupaten.
"Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan warna putih, ternyata masyarakat pengennya biru atau pink. Maka kita turun untuk menyerap aspirasi agar kebijakan betul-betul real sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Gus Bupati.
Kegiatan yang turut dihadiri oleh perangkat daerah (OPD) dan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim ini tidak hanya menjadi wadah komunikasi. Melalui filosofi program "Bunga Desaku", bupati menginstruksikan agar belanja pemerintah (APBD) tidak terpusat di satu titik, melainkan tersebar ke kecamatan dan desa-desa.
"Ini bukan sekadar sidak atau blusukan biasa. Tujuan kita adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kita ingin APBD memancing pergerakan ekonomi di pelosok," tambahnya.
Sebagai bentuk nyata pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi, acara tersebut juga diwarnai dengan pembagian paket sembako kepada para peserta.
Aspirasi Infrastruktur dan Legalitas Tanah
Dalam sesi serap aspirasi, Amiruddin, Ketua RW 01 Dusun Kerajan, Desa Lengkong, menyoroti kebutuhan peningkatan sarana prasarana seperti jembatan serta kejelasan status tanah. Ia mengusulkan agar syarat target dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona ditinjau kembali.
Baca juga: Perkuat Sinergi Desa, Bupati Jember Hibahkan Ambulans ke Pemerintah Desa, Pastikan ADD Aman
Menurut Amiruddin, banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang ingin meningkatkan status tanah dari petok ke Sertifikat Hak Milik (SHM), namun terkendala aturan target kuota dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Masyarakat sangat menunggu program sertifikat tanah ini, tapi kendalanya seringkali di masalah target (kuota) yang sulit dipenuhi per desa. Kami berharap target itu bisa dikurangi agar lebih banyak warga kecil yang terakomodasi," ungkapnya.
Harapan Kader Posyandu: Honor hingga PMT
Dari sektor kesehatan, suara kader Posyandu juga menjadi perhatian. Alviani, kader dari Pos Kemuning 12 Mumbulsari, secara terbuka menyampaikan keluh kesah para pejuang kesehatan di garda terdepan. Beberapa poin yang diusulkan antara lain:
- Peningkatan honor kader,
- Pengadaan seragam dan sarana prasarana (meja dan kursi),
- Kepastian anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita.
Baca juga: Memutus Rantai Kemiskinan, Bupati Jember Geber Program Beasiswa
Alviani menjelaskan bahwa selama ini PMT sering mengandalkan swadaya karena anggaran desa yang terbatas. Padahal, kehadiran PMT sangat krusial untuk menarik minat warga datang ke Posyandu.
"Kalau tidak ada PMT, tingkat kehadiran balita kurang maksimal. Kami sangat berharap ada dukungan PMT langsung dari Pemda atau Pak Bupati agar kesehatan balita di desa kami lebih terjamin," harapnya.
Efisiensi Anggaran: Bukan Penghapusan Program
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Gus Bupati menegaskan bahwa program "Bunga Desaku" tetap berjalan efektif.
"Efisiensi itu bukan penghapusan kegiatan. Efisiensi adalah, contoh nih kita berangkatnya bareng-bareng, nah ini namanya efisiensi. Kalau efisiensi itu menghapus program, itu bukan efisiensi, namanya penghapusan program," katanya. (#)
Editor : Miftahul Rachman