SURABAYA, JatimUpdate.com – Komisi X DPR RI menilai penguatan literasi di Jawa Timur harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Perpustakaan tidak cukup hanya diperkuat dari sisi koleksi dan fasilitas, tetapi juga perlu memperluas jangkauan layanan.
Hal itu menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan/Literasi Komisi X DPR RI di Jawa Timur pada 20-22 Agustus 2026.
Baca juga: Adela: Sensus Ekonomi 2026 Petakan Ekonomi Digital dan Arah Investasi Nasional
Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan, perubahan teknologi dan semakin cepatnya arus informasi menuntut perpustakaan memiliki fungsi yang lebih luas.
Perpustakaan, menurutnya, perlu menjadi tempat masyarakat belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sekaligus meningkatkan kecakapan dalam memilah dan mengolah informasi.
"Perpustakaan harus kita dorong menjadi ruang belajar masyarakat. Bukan hanya menyediakan buku, tetapi juga membangun kecakapan literasi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengolah informasi," ujar Adela.
Ia mengatakan pembangunan ekosistem literasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, penulis, serta penerbit perlu membangun sinergi agar program literasi dapat berjalan berkelanjutan.
Menurut Adela, ukuran keberhasilan perpustakaan juga tidak semata-mata dilihat dari jumlah buku atau kondisi bangunan.
"Jangan sampai kita hanya berbicara tentang gedung perpustakaan atau jumlah koleksi. Yang lebih penting adalah bagaimana perpustakaan itu benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia," katanya.
Data dalam TOR kunjungan kerja menunjukkan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Jawa Timur pada 2024 mencapai 77,15. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur di urutan ketiga nasional.
Baca juga: Adela Kanasya: Kolaborasi Festival Banjari Jadi Model Pelestarian Budaya Nasional
Pada saat yang sama, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Timur pada 2025 tercatat 56,29.
Adela menilai kedua indikator tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Kebiasaan membaca perlu diikuti kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
"Angka-angka ini harus kita lihat secara utuh. Kita ingin masyarakat bukan hanya gemar membaca, tetapi juga memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup," tuturnya.
Komisi X DPR juga menyoroti persoalan pemerataan. Akses terhadap layanan perpustakaan perlu diperluas kepada masyarakat di desa, wilayah pesisir, kawasan 3T, serta kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Selama kunjungan kerja, Komisi X menggali berbagai persoalan yang dihadapi perpustakaan daerah. Pembahasan mencakup kondisi anggaran, sarana dan prasarana, koleksi, sumber daya manusia, mutu pelayanan, hingga jangkauan layanan.
Baca juga: Adela Kanasya Adies: Pemerataan Dokter Spesialis Harus Jadi Prioritas
Masukan dari daerah akan menjadi bahan evaluasi Komisi X DPR untuk mendorong kebijakan pembangunan literasi yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin mendapatkan gambaran faktual dari daerah. Dari sana kita bisa melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih menjadi kendala, dan dukungan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan," kata Adela.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar pembangunan literasi tidak berlangsung secara terpisah, melainkan menjadi program yang saling terhubung dan berkelanjutan.
"Literasi adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kebijakan dan anggarannya harus dipastikan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata," pungkas Adela
Editor : Redaksi