Catatan Redaksi - Pemkot Surabaya harus memastikan pengawasan tidak berhenti pada persoalan yang bersentuhan langsung dengan warga kecil, seperti parkir, pedagang kaki lima, atau pelanggaran ketertiban di ruang publik.
Sebab mencuatnya dugaan provatisasi air di perumahan elite sedianya jadi atensi lebih besar untuk disidak, utamanya akses terhadap layanan dasar, pengelolaan jaringan di kawasan perumahan.
Baca juga: Dugaan Setoran Tunai Parkir, DPRD Surabaya Soroti Perombakan Personel Dishub
Pun transparansi pungutan yang dibebankan kepada pelanggan.
Memang penertiban terhadap wong cilik juga penting. Namun, keberpihakan pemkot semestinya terlihat lebih gagah dan berani ketika face to face dengan kepentingan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.
Baca juga: Perumda Surya Sembada Jawab Kritik Gempar Jatim soal Pengelolaan Air
Pemkot dan DPRD Surabaya dituntut berani memeriksa ketimpangan pengelolaan layanan publik, termasuk ketika kepentingan warga berbenturan dengan kepentingan golongan elite.
Jangan sampai ketegasan pemkot cuma terlihat ketika menertibkan masyarakat kecil, sementara persoalan terkait kepentingan kelompok kuat justru berjalan tanpa pengawasan yang sama ketatnya.
Baca juga: Gempar Jatim Desak DPRD Surabaya Ambil Alih Jaringan Air Perumahan Mewah
Ukuran keberpihakan pemkot dan organisasi perangkat daerah (OPD) bukan karena viral di medsos saat melakukan inspeksi mendadak.
Namun pemkot dan OPD nya juga berani memastikan aturan dan pelayanan publik berlaku adil untuk semua.
Editor : Redaksi