Catatan Redaksi - Sudah saatnya tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Surabaya melangkah ke era baru yang sepenuhnya transparan dan profesional.
Pengisian jabatan strategis, jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris di lingkungan perusahaan pemerintah daerah, tidak boleh lagi dipandang sebagai sebuah "hadiah politik".
Baca juga: Ini Kata Pakar Politik Jika Achmad Hidayat Merapat ke PSI
Pasalnya posisi kunci di dalam perusahaan daerah mengemban tanggung jawab besar terhadap pengelolaan aset publik dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Oleh sebab itu, mekanisme seleksi yang berjalan harus dibuka secara terang benderang kepada masyarakat.
Sebab publik punya hak mengetahui proses penyaringannya, parameter penilaiannya, serta pemenuhan seluruh persyaratan formal maupun materialnya.
Baca juga: Komisi B Desak Pemkot Surabaya Tertibkan Spa dan Sauna Plus-Plus, Jangan Cuma Diskotek
Kota Pahlawan membutuhkan figur-figur pemimpin BUMD yang betul-betul kompeten, berintegritas tinggi, dan memiliki rekam jejak bersih yang tidak menyisakan keraguan bagi publik.
Penempatan pejabat daerah harus steril dari intervensi kedekatan politik, relasi kekuasaan, maupun rekomendasi partai politik.
Baca juga: Estetika Kota dan Keselamatan Warga Bukan Komoditas PAD
Seleksi wajib didasarkan pada kualitas sumber daya manusia (SDM), berorientasi kinerja, dan bebas dari konflik kepentingan.
Dengan komitmen meritokrasi yang tegas seperti ini, publik meyakini BUMD Surabaya mampu tumbuh sehat, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Editor : Redaksi