Minggu 29 JUMADIL AWWAL 1448 H
Mohammad Basyir Zubair — EMBAS
Baca juga: Anatomi Makar: Era Kerajaan Vs Zaman Sekarang
Surabaya, JatimUPdate.id, – Menurut tradisi yang dicatat Pa’ Kamar pada 1926, seorang penguasa Madura Barat memeluk Islam hanya dengan satu gerakan: mengangguk. Namanya Kyai Pragalbo. Putra mahkotanya, Pangeran Pratanu, telah lebih dahulu memeluk Islam. Menjelang akhir hayat sang ayah, Pratanu memintanya mengikuti agama yang telah dianutnya. Sang raja mengangguk. Sejak itu, menurut tradisi tersebut, ia dikenal sebagai Pangeran Islam Ongghu (Kamar, 1926, sebagaimana dikutip Koestoro, 1995).
Cerita itu menyentuh karena kesederhanaannya, tetapi sekaligus menyimpan persoalan sejarah yang tidak sederhana. Sebuah anggukan menjadi lambang perubahan agama seorang penguasa, lalu berkembang menjadi cerita tentang Islamisasi Madura yang berlangsung damai melalui dakwah para wali. Dalam sejumlah kisah populer, para ulama datang, para pembesar menerima Islam, kemudian seluruh pulau mengikuti tanpa pertentangan berarti.
Namun, sejarah tidak selalu bergerak serapi cerita yang diwariskan.
Pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar siapa yang pertama mengucapkan syahadat, melainkan kapan Islam mulai memperoleh tempat di lingkungan kekuasaan, bagaimana agama itu menyebar ke masyarakat, dan mengapa pada masa berikutnya para kiai justru menjadi pemimpin yang sangat menentukan kehidupan orang Madura.
Dari sumber sejarah dan penelitian yang dapat diperiksa, setidaknya terlihat dua perkembangan besar. Pertama, penerimaan Islam oleh kalangan penguasa Madura Barat pada abad ke-16, yang berkaitan dengan perubahan politik di Jawa setelah melemahnya Majapahit dan menguatnya Demak. Kedua, penguatan kedudukan kiai, pesantren, dan jaringan keagamaan yang berlangsung secara bertahap, terutama pada abad ke-19, ketika pemerintahan kolonial mengubah hubungan antara aristokrasi, rakyat, dan pemimpin agama.
Kedua perkembangan itu tidak berlangsung dalam ruang kosong. Di antara keduanya terdapat proses panjang yang belum seluruhnya dapat direkonstruksi.
Inilah yang membuat sejarah Islamisasi Madura menarik: agama yang mula-mula memperoleh tempat penting di lingkungan istana pada akhirnya membentuk jaringan sosial yang kekuatannya tidak lagi bergantung pada istana.
Madura Dalam Jaringan Perdagangan Dan Kekuasaan Jawa
Untuk memahami Islamisasi Madura, pulau ini tidak dapat dipisahkan dari posisi geografisnya. Selat Madura sejak lama menjadi jalur pelayaran yang menghubungkan pesisir utara Jawa dengan kawasan timur Nusantara. Ia bukan sekadar pemisah antara Jawa dan Madura, melainkan ruang pertemuan perdagangan, pelayaran, kekuasaan, dan pertukaran kebudayaan.
Lucas Partanda Koestoro dalam penelitiannya tentang sejarah dan arkeologi Madura Barat abad XIV–XVIII menekankan pentingnya hubungan Madura dengan Jawa. Hubungan tersebut terlihat dalam tradisi silsilah penguasa, perubahan pusat pemerintahan, peninggalan makam, serta hubungan politik antarkerajaan.
Jauh sebelum Islam berkembang di lingkungan istana Madura Barat, pulau ini telah terhubung dengan kekuasaan Jawa. Tradisi mengenai Arya Wiraraja, hubungan Sumenep dengan Singhasari, dan keterlibatan Madura dalam kisah berdirinya Majapahit memperlihatkan bahwa hubungan politik tersebut mempunyai akar panjang. Akan tetapi, kisah-kisah dalam babad dan tradisi dinasti tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai laporan sejarah sezaman.
Pada masa Majapahit, Madura termasuk dalam lingkungan politik kerajaan tersebut. Hubungan itu tidak berarti bahwa seluruh wilayah pulau selalu berada di bawah kendali administratif yang sama. Kekuasaan kerajaan pada masa itu lebih tepat dipahami melalui jaringan penguasa daerah, hubungan genealogis, kewajiban politik, dan penguasaan jalur perdagangan.
Posisi geografis Madura kemudian menjadi semakin penting ketika Islam berkembang di kota-kota pelabuhan Jawa. Pedagang Muslim, ulama, dan penguasa pesisir bergerak dalam jaringan yang melampaui batas kerajaan. Hubungan Madura dengan Gresik, Surabaya, Kudus, Demak, dan wilayah pesisir lainnya harus dipahami dalam konteks perubahan tersebut.
Catatan Tomé Pires, yang menggambarkan keadaan kawasan Nusantara pada awal abad ke-16, memberikan petunjuk bahwa Madura ketika itu belum sepenuhnya menjadi wilayah Muslim. Informasi tersebut juga digunakan oleh De Graaf dan Pigeaud dalam merekonstruksi sejarah kerajaan Islam di Jawa. Namun, laporan Pires perlu dibaca secara kritis karena tidak semua informasi mengenai Madura berasal dari pengamatan langsungnya.
Yang dapat ditarik dari berbagai keterangan tersebut ialah bahwa proses Islamisasi Madura berlangsung dalam lingkungan perdagangan dan perubahan politik regional. Islam tidak muncul tiba-tiba melalui satu peristiwa, satu tokoh, atau satu kerajaan.
Seorang Raja, Seorang Putra Mahkota, Dan Tahun 1528
Salah satu titik penting dalam historiografi Islamisasi Madura Barat adalah tahun 1528.
Koestoro (1995), dengan merujuk De Graaf dan Pigeaud serta tradisi yang dicatat Pa’ Kamar, menyebut Pangeran Pratanu sebagai bangsawan Madura pertama yang memeluk Islam. Tarikh yang digunakan adalah 1450 tahun Jawa, yang dikonversikan menjadi sekitar 1528 Masehi.
Baca juga: Mahasiswa Madura Deklarasikan Dukungan untuk Mas Rio Menuju Pilgub Jatim 2029
Menurut cerita tersebut, Kyai Pragalbo, penguasa Palakaran, mempunyai putra bernama Pangeran Pratanu. Atas permintaan putra mahkota, sang penguasa memerintahkan patihnya, Empu Bageno, untuk mempelajari agama Islam ke Kudus.
Setelah memeluk Islam di bawah bimbingan Sunan Kudus, Empu Bageno kembali ke Palakaran dan menjalankan dakwah. Pangeran Pratanu kemudian mengikuti jejaknya. Kyai Pragalbo sendiri baru menerima Islam menjelang akhir hayatnya.
Kisah ini mempunyai beberapa lapisan yang perlu dibedakan. Nama Pragalbo, Pratanu, dan Empu Bageno merupakan bagian dari tradisi sejarah dinasti Madura Barat. Hubungan Empu Bageno dengan Sunan Kudus merupakan keterangan tradisional yang belum dapat diperlakukan sebagai peristiwa yang telah dibuktikan oleh dokumen sezaman. Demikian pula cerita tentang anggukan sang raja.
Akan tetapi, cerita tersebut tetap penting. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat Madura mengingat perubahan agama di lingkungan penguasanya.
Pratanu kemudian naik takhta pada 1531 dan memindahkan pusat kekuasaan dari Palakaran ke Arosbaya. Ia menggunakan gelar Panembahan Lemah Duwur. Pada masa pemerintahannya, wilayah pengaruh Madura Barat meluas ke sejumlah kawasan, termasuk Blega dan Sampang. Koestoro juga menyebut adanya pengaruh kekuasaannya atas Pamekasan dan Sumenep.
Dengan demikian, penerimaan Islam oleh Pratanu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik kerajaan yang dipimpinnya.
Di sinilah muncul persoalan yang lebih besar: apakah konversi tersebut semata-mata keputusan keagamaan atau sekaligus merupakan pilihan politik?
Islam, Demak, Dan Perhitungan Kekuasaan
Koestoro menawarkan pembacaan politik terhadap penerimaan Islam oleh Pangeran Pratanu. Menurutnya, sikap Pratanu dapat dipahami sebagai titik awal pengakuan Madura Barat terhadap kekuasaan Demak setelah melemahnya Majapahit.
Bahkan, Koestoro membuka kemungkinan bahwa penerimaan Islam tersebut berkaitan dengan keinginan menghindari serangan Demak sebagaimana dialami beberapa kerajaan yang sebelumnya berada dalam lingkungan kekuasaan Majapahit. Ia juga mengutip keterangan bahwa Pratanu mengirim pasukan dalam usaha Demak menaklukkan sejumlah kerajaan vasal Majapahit.
Baca juga: Gubernur Khofifah Terima Delegasi Investor Rencana Pengembangan Kawasan Industri Bangkalan
Pembacaan tersebut menarik, tetapi tidak boleh diubah menjadi kepastian sejarah.
Hernawan (2016), ketika menelaah kembali historiografi kerajaan-kerajaan Madura, menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan antara cerita tradisi Madura dan sumber sejarah mengenai ekspansi Demak. Daftar peristiwa Demak yang dibahasnya tidak secara jelas mencatat penaklukan Madura. Tradisi Madura Barat juga tidak memberikan keterangan yang cukup kuat untuk memastikan keterlibatan pasukan Madura dalam seluruh operasi militer Demak.
Perbedaan tersebut penting. Penerimaan Islam oleh seorang penguasa tidak otomatis membuktikan bahwa wilayahnya telah ditaklukkan oleh kerajaan Islam. Sebaliknya, tidak adanya catatan penaklukan juga tidak berarti bahwa hubungan politik dengan Demak tidak pernah terjadi.
Karena itu, hubungan Pratanu dengan Demak lebih tepat dipahami sebagai kemungkinan hubungan politik dan keagamaan yang berkembang dalam situasi perubahan kekuasaan di Jawa.
Ada satu hal yang justru lebih kuat untuk diperhatikan: penerimaan Islam oleh penguasa Madura Barat berlangsung ketika kekuatan politik Islam di pesisir utara Jawa sedang berkembang. Pada saat yang sama, kerajaan-kerajaan lama menghadapi perubahan jaringan perdagangan, aliansi, dan legitimasi kekuasaan.
Dalam keadaan seperti itu, agama dapat menjadi sumber legitimasi baru. Seorang penguasa yang menerima Islam bukan hanya mengubah keyakinan pribadi, tetapi juga membuka kemungkinan hubungan yang lebih luas dengan pusat-pusat kekuasaan Muslim.
Namun, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh rakyat Madura langsung mengikuti keputusan istana. Perubahan agama penguasa dan Islamisasi masyarakat merupakan dua proses sejarah yang berbeda.
Justru perbedaan itulah yang perlu diperhatikan. (red)
(Bersambung ke Part 2)
Editor : Redaksi