Jakarta, JatimUPdate.id – Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai dinamika politik yang berkembang setelah polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka harus menjadi momentum untuk mengevaluasi praktik demokrasi dan etika kekuasaan di Indonesia. Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar bukan semata-mata menyangkut individu, melainkan potensi munculnya kekuasaan informal setelah seorang presiden mengakhiri masa jabatannya.
Didik berpandangan, pidato Gibran setelah menyampaikan keputusan pengunduran dirinya tidak seharusnya membuat publik berhenti mengkaji proses politik dan persoalan konstitusional yang melatarbelakanginya. Ia mengingatkan bahwa komunikasi politik yang dikemas secara emosional dan bernuansa pengorbanan tidak boleh mengaburkan evaluasi terhadap proses demokrasi.
Baca juga: Demokrasi Abu-Abu dan Drama Perbenturan Takhta di Mahkamah Konstitusi
"Pidato politik yang memukau tidak boleh menghapus substansi persoalan. Demokrasi tidak hanya dinilai dari bagaimana seorang politisi menyampaikan sikap di hadapan publik, tetapi juga dari bagaimana proses politik dan konstitusi dihormati," ujar Didik dalam keterangannya.
Ia menilai, dinamika pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas mengenai relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan penghormatan terhadap institusi demokrasi. Karena itu, menurut Didik, evaluasi terhadap proses tersebut harus tetap dilakukan secara objektif dan tidak berhenti pada respons terhadap pernyataan politik para tokoh.
Didik secara khusus menyoroti posisi Presiden ke-7 Joko Widodo dalam dinamika politik setelah menyelesaikan masa jabatannya. Ia menilai terdapat persoalan serius apabila seorang mantan presiden masih berupaya mempertahankan pengaruh politik melalui jaringan personal, relasi dengan pejabat, maupun konfigurasi kekuasaan dalam pemerintahan yang sedang berjalan.
Menurutnya, dukungan politik seorang mantan presiden kepada kandidat penerus merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, dukungan tersebut harus dibedakan dari upaya mempertahankan kendali terhadap pemerintahan setelah mandat konstitusional berakhir.
"Seorang presiden memiliki mandat konstitusional dengan batas waktu yang jelas. Ketika masa jabatannya berakhir, pengaruh politiknya memang tidak serta-merta hilang, tetapi pengaruh itu tidak boleh berubah menjadi kewenangan informal yang mengintervensi pemerintahan berikutnya," kata Didik.
Ia menyebut praktik tersebut berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai post-presidential power atau kekuasaan pascakepresidenan. Dalam kondisi demikian, seorang mantan presiden berpotensi menjadi pusat pengaruh politik di luar struktur pemerintahan resmi, sementara presiden yang sedang menjabat tetap memikul tanggung jawab konstitusional atas seluruh kebijakan negara.
Didik mengingatkan, situasi tersebut dapat memunculkan persoalan loyalitas ganda di lingkungan pemerintahan. Pejabat negara berisiko menghadapi dua pusat pengaruh politik, sehingga koordinasi pemerintahan, efektivitas pengambilan keputusan, dan akuntabilitas publik dapat terganggu.
Baca juga: Perang, untuk Dinasti atau Visi
"Rakyat memilih seorang presiden untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan harus berada pada presiden yang memperoleh mandat konstitusional. Jangan sampai muncul situasi ketika presiden secara formal memegang kekuasaan, tetapi keputusan politiknya justru dibayangi kepentingan atau pengaruh pihak lain," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Didik juga menyinggung kontroversi penyadapan yang disebut dalam dinamika politik belakangan ini. Menurutnya, persoalan semacam itu perlu ditangani melalui proses hukum dan pembuktian yang transparan. Apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan institusi pemerintahan menjadi arena persaingan kepentingan kelompok atau jaringan politik tertentu. Independensi lembaga negara dan kepastian hukum merupakan prasyarat penting untuk menjaga demokrasi sekaligus kepercayaan publik.
Didik kemudian mengusulkan agar DPR mulai mempertimbangkan pembentukan regulasi mengenai etika pascakepresidenan. Regulasi tersebut, menurutnya, diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai hubungan mantan presiden dengan pemerintahan yang sedang berkuasa, potensi konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
Ia menilai pengaturan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi hak politik mantan presiden sebagai warga negara, melainkan memastikan bahwa aktivitas politik mereka tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan etika demokrasi.
Baca juga: Demokrasi Tanpa Akal Sehat: Mengapa Kita Harus Muak?
"Indonesia membutuhkan tradisi kenegarawanan. Mantan presiden harus mampu menempatkan diri sebagai negarawan yang menghormati pemerintahan penerusnya. Pengaruh dan pengalaman politik boleh tetap dimiliki, tetapi tidak boleh berkembang menjadi kekuasaan tandingan di luar konstitusi," tutur Didik.
Menurutnya, pengalaman sejumlah mantan presiden Indonesia seperti B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono dapat menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya transisi kekuasaan dan penghormatan terhadap batas masa jabatan.
Didik menegaskan, demokrasi tidak cukup hanya menjamin pergantian presiden melalui pemilihan umum. Demokrasi juga harus memastikan bahwa setelah pergantian kekuasaan berlangsung, pemerintahan baru memiliki kemandirian untuk menjalankan mandat rakyat tanpa intervensi kekuasaan informal.
"Pelajaran terpenting dari dinamika politik saat ini adalah kekuasaan harus memiliki batas, termasuk setelah seseorang tidak lagi menjabat sebagai presiden. Jangan sampai Indonesia membangun tradisi demokrasi yang memungkinkan mantan penguasa tetap menjadi pusat kekuasaan di luar mekanisme konstitusional. Ini harus menjadi agenda koreksi nasional," pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi