Surabaya, JatimUPdate.id – Sygma Research and Consulting menggelar diskusi bertema Mengawal Demokrasi yang Bersih dan Beradab, di Gedung PWI Jatim, pada Rabu (18/09/2024).
Diskusi itu dihadiri berbagai tokoh akademisi, politisi, serta aktivis. Acara dibuka dengan sambutan dari CEO Sygma, Ken Bimo Sultoni, S.I.P., M.Si.
Baca juga: Tim Sygma Research Temukan Ex Kantor Koperasi Era Hindia Belanda Di Malang, Koperasi Tumapel
Bimo dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya menjaga demokrasi Indonesia agar tetap berlandaskan moralitas, transparansi, dan rasa keadilan.
"Demokrasi yang bersih bukan hanya tentang pemilihan umum yang adil, tetapi juga mencakup bagaimana kejujuran, integritas, dan akuntabilitas dijaga di setiap elemen pemerintahan dan masyarakat," paparnya.
"Demokrasi beradab tidak sekadar kebebasan berekspresi, tetapi kebebasan yang berdasarkan etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," imbuhnya.
Diskusi ini menghadirkan tokoh penting seperti Lutfil Hakim, Ketua PWI Jatim, yang menyoroti peran pers dalam proses pilkada.
"Pers harus mendorong partisipasi publik dan memahami kapasitas dirinya dalam mengawal proses demokrasi," ujarnya.
Baca juga: Salam Kolaborasi Seruling Mas untuk RM Margono Pahlawan Nasional
Dr. Jamil, Akademisi dari Universitas Bhayangkara Surabaya, mengkritisi relasi politik dan hukum dalam pilkada.
"ASN dan aparat seringkali digunakan sebagai alat oleh petahana dalam kontestasi politik," ujarnya.
Sementara itu, Dr. Harliantara, Dekan Fikom Unitomo, menekankan pentingnya integritas dalam masyarakat dan menyebutkan bahwa kontrol terhadap masa jabatan kepala daerah diperlukan untuk menjaga demokrasi yang sehat.
Dr. Umar Sholahudin dari Universitas Wijaya Kusuma juga memberikan perspektif tentang peran "invisible hand" dalam pilkada, seraya mengajak untuk memperkuat kelompok oposisi non-parlemen sebagai penyeimbang proses politik.
Baca juga: SRC: Invasi Israel ke Lebanon Uji Kapabilitas Pasukan Perdamaian PBB dan Stabilitas Regional
Dalam sesi tanya jawab, Nashir, seorang aktivis dari Malang, mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana menerapkan nilai-nilai demokrasi yang bersih dan beradab di daerah-daerah, yang sering kali terpinggirkan.
Ia juga mempertanyakan bagaimana mengatasi intervensi institusi negara dalam proses demokrasi tanpa merusak hubungan antara masyarakat sipil dan negara.
Acara ini ditutup dengan ajakan dari Ken Bimo Sultoni untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih baik, serta memastikan bahwa demokrasi dapat dijaga di semua tingkatan, dari nasional hingga akar rumput. (Rilis)
Editor : Redaksi