Jember, Jatim update.id - Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Jember, yang dilaporkan ke Bawaslu Jember, ada yang dinyatakan langgar pidana pemilu, sebagaimana dimaksud Undang Undang No 7 Tahun 2017.
Namun, Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana belum berkenan menyebut siapa saja kades yang telah dinyatakan langgar pidana pemilu itu.
Baca juga: Kades Lancar dan IBS PKMKK Bersinergi dalam Membangun Wisata Edukatif-Religius
"Kalau kita sebut nanti tendensius, yang jelas laporan itu disampaikan oleh masyarakat, artinya kami tidak mencari cari," ujarnya.
Namun Sanda menyebut beberapa kades yang telah dilaporkan masyarakat, diantaranya Kades Rambipuji, Tanggul, Ledokombo, Silo dan Jenggawah.
"Diantara laporan masyarakat itu ada yang terbukti ada juga yang tidak, prosesnya sedang berjalan," ujarnya.
Lebih lanjut, Sanda menegaskan bahwa Bawaslu Jember prinsipnya tidak boleh menolak laporan dari masyarakat.
"Jika terdapat sarat formil atau materiil yang kurang, maka akan kita sampaikan kepada pelapor, jika sudah diperbaiki akan kami registrasi," jelas Sanda, pada Rabu (13/11/2024) siang.
Baca juga: Jaksa Agung Tegaskan Larangan Kriminalisasi Kepala Desa
Setelah diregistrasi, akan dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Jika diketahui ada unsur pidana, pihak Bawaslu Jember akan melakukan koordinasi dengan Gakkumdu.
"Jika memang tidak ada unsur, maka tidak kita bahas dengan sentra Gakkumdu, diantaranya Polres dan Kejaksaan," ujarnya.
Terkait dengan laporan keterlibatan Kepala Desa dalam Pilkada Jember, menurut Sanda pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Gakkumdu.
Baca juga: Kajari Padang Lawas Diduga Pungli Kepala Desa, Jamintel Reda Manthovani Beri Peringatan Tegas
"Sehingga ini bukan keputusan sepihak, melainkan dilakukan setelah duduk bersama, antara Bawaslu dan Gakkumdu," jelasnya.
Menanggapi adanya ASN yang dilaporkan ke Bawaslu Jember, Sanda menyatakan telah melakukan klarifikasi kepada keduanya.
"Namun kami tidak menemukan bukti," tandanya. (MR/slmt)
Editor : Miftahul Rachman