Ketegangan Pilbup Situbondo: Batalnya Debat dan Dinamika Politik

Reporter : Shofa
Ketegangan dalam debat ketiga Pilkada Situbondo 2024 yang batal terlaksana di Surabaya hari ini, Jum'at (22/11/2024)

Surabaya, JatimUPdate.id – Debat ketiga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Situbondo 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2024 di studio JTV Surabaya batal digelar. Keputusan ini menambah dinamika panas dalam kontestasi politik Situbondo, menyusul kericuhan dan ketegangan antara kedua kubu pasangan calon (paslon).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo, Sugeng Wibowo, menyatakan bahwa pembatalan debat diambil untuk menjaga stabilitas. “Kami tidak ingin konflik yang lebih besar muncul. Keputusan ini berdasarkan kondisi di lapangan,” katanya, Jumat (22/11).

Baca juga: Gedung KDMP Wringin Anom, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo Mulai Dibangun

Ketegangan bermula ketika tim paslon nomor urut 02, Karna Suswandi-Khoiran, tiba di lokasi dan langsung menuduh adanya pendukung paslon 01 yang sengaja dihadirkan untuk menciptakan intimidasi. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh Yusuf Rio Wahyu Prayogo, calon bupati nomor urut 01.

“Kami hanya hadir dengan enam orang sesuai aturan, termasuk istri dan sopir. Tidak ada pendukung tambahan seperti yang dituduhkan,” tegas Yusuf Rio.

Dugaan Sabotase dan Sorotan Hukum

Ketegangan dalam Pilbup Situbondo tidak lepas dari sorotan terhadap status hukum Karna Suswandi, calon bupati nomor urut 02, yang sedang berstatus tersangka kasus korupsi. Karna ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Gugatan praperadilan yang diajukan Karna sebelumnya telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Oktober 2024. Namun, kuasa hukum Karna, Amin Fahrudin, mengajukan gugatan baru yang saat ini masih dalam proses.

Menurut pengamat politik lokal, status hukum Karna menjadi isu sensitif dalam debat. “Ketegangan yang terjadi tidak lepas dari upaya mempertahankan elektabilitas. Namun, status hukum kandidat seharusnya menjadi bahan evaluasi masyarakat,” ujar pengamat tersebut.

Kronologi Pembatalan Debat
Pukul 14.30 WIB: Paslon nomor urut 01 tiba di lokasi bersama enam orang pendukung, sesuai aturan KPU. Mereka langsung memasuki ruang debat tanpa insiden.

Baca juga: Ponirin Mika Humas Pesantren Nurul Jadid Suarakan Tiket Kapal Gratis bagi Santri Kepulauan

Pukul 14.50 WIB: Tim paslon nomor urut 02 tiba dan langsung memprotes panitia. Mereka mengklaim bahwa ada massa pendukung dari kubu paslon 01 yang sengaja dihadirkan untuk menciptakan tekanan.

Pukul 17.00 WIB: Setelah diskusi antara KPU, Bawaslu, dan tim kedua paslon, debat resmi dibatalkan.

Protes Terhadap Tema dan Aturan

Ketegangan juga muncul sejak persiapan debat ketiga, terutama terkait tema yang awalnya membahas hukum dan keamanan. Tim paslon 02 menilai tema tersebut tidak relevan dan cenderung menjadikan status hukum Karna sebagai sasaran.

“Kami melihat ini bukan lagi debat program, tetapi upaya menyerang kandidat kami,” ujar salah satu anggota tim paslon 02. KPU akhirnya mengganti tema menjadi pelaksanaan pembangunan, tetapi dinamika politik tetap tidak mereda.

Baca juga: Rapat di Pelabuhan Jangkar Tetapkan Skema Transit dan Biaya Pemulangan Santri Tahun 2026

Pilkada Situbondo menjadi salah satu yang paling panas di Jawa Timur tahun ini. Kritik tajam dari Yusuf Rio kepada Karna dalam debat sebelumnya menjadi salah satu pemicu ketegangan. “Jangan bicara pemerintahan bersih kalau masih berurusan dengan kasus hukum,” ujar Yusuf Rio dalam debat kedua.

Reaksi keras dari pendukung Karna menyebabkan segmen debat kedua sempat dihentikan sementara oleh panitia. Situasi ini memicu kekhawatiran atas potensi konflik dalam setiap tahapan Pilkada.

KPU dan Bawaslu mengimbau kedua kubu untuk menahan diri dan menjaga kondusivitas. “Pilkada adalah momentum demokrasi, bukan konflik. Mari kita utamakan kepentingan masyarakat Situbondo,” ujar Ketua Bawaslu Situbondo, Rini Kartika.

Hingga kini, KPU belum memastikan apakah debat ketiga akan dijadwal ulang. Namun, pembatalan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih fokus pada penyampaian program dibandingkan isu yang memecah belah (*)

Editor : Redaksi

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru