Surabaya,Jatim update.id - Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Limbah Domistik Baktiono mengatakan, pengambilan limbah di permukiman warga maupun komunal akan
Author : Miftahul Rachman
Menu MBG Ramadan di SPPG Dadapan 2 Bondowoso Disorot Wali Murid, Kepala SPPG: Silakan Dibandingkan
“Bisa dibandingkan dengan SPPG yang lainnya nggih untuk menu harian,” ujarnya kepada tim JatimUPdate, Senin (23/2/2026).
Ketua PDM Bondowoso: Dakwah Jangan Hanya untuk yang Sudah di Masjid
Jember, JatimUPdate.id – Dakwah jangan berhenti di lingkaran orang-orang yang sudah taat. Islam harus hadir menyapa yang belum paham, bukan sibuk menghakimi
Viral Menu Ramadan MBG Disorot, BGN Tegaskan Anggaran Bahan Hanya Rp8.000–Rp10.000 per Porsi
“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan
Resmi Jadi Perumda, Yuga: KBS Punya Lampu Hijau Buka Cabang di Luar Surabaya
Surabaya,JatimUPdate.id - Ketua Pansus Raperda Perumda Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), Yuga Pratisabda Widyawasta, mengatakan KBS dapat meluaskan
Ansor Jatim Minta LPDP Dievaluasi Dari Pemerataan hingga Komitmen Nasionalisme
Surabaya,JatimUPdate.id - Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menyoroti anggapan publik program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana
Pansus Limbah Domestik Usul Box Culvert Berlubang dan Penampungan Air di Perumahan
Surabaya, JatimUPdate.id Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Baktiono mengatakan, pihaknya sudah membahas beberapa pasal dan sejumlah
Kupas Jejak Ekonomi Kerakyatan: Menelusuri Pemikiran R.M. Margono Djojohadikusumo hingga Mohammad Hatta
Surabaya, JatimUpdate.id - Kanal digital yang fokus pada isu pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan politik kebijakan publik, kembali menghadirkan diskusi
Penandaan Rumah Kalianak Memanas, LBH Ansor Jatim Pasang Badan, Ini Kata Sekda Lilik
Surabaya,JatimUPdate.id - Warga RT9/RW6 Kelurahan Morokrembangan menolak penandaan rumah untuk normalisasi sungai Kalianak tahap II oleh aparat penegak hukum