Johari: Pembangunan Tiga SMPN Harus Perhatikan Domisili Kota dan Pagu Swasta
Surabaya,JatimUPdate.id - Anggota Komisi D DPRD Surabaya Johari Mustawan, menjelaskan Pemkot Surabaya akan membangun lima sekolah (SMPN) di kota Pahlawan, tiga di antaranya di Tambak Wedi, Waru Gunung, dan Gunung Anyar.
Kendati begitu, Johari menekankan Kesetaraan antara jumlah sekolah negeri dalam satu kecambatan dengan kebutuhan sekolah swasta dalam merekrut siswa baru.
Baca Juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
"Nah itu juga harus diperhatikan keseimbangan sekolah negeri satu kecamatan dengan kebutuhan swasta dalam rekrut murid. Memang ini perlu analisa, tetapi kita hanya meneruskan saja apa yang sudah didiskusikan di RPJMD. Ada lima SMP yang akan didirikan, tiga di antaranya di Warung Gunung, Tambak Wedi, dan Gunung Anyar." kata Johari, Rabu (13/8).
Johari mengimbau pembangunan tiga SMPN baru yang sedianya didirikan tahun ini optimalisasinya tidak hanya fokus domisili di satu kecamatan.
Sebab, sebut ketua DPD PKS Surabaya itu, saat ini diberlakukan juga domilisi kota yang pemusatannya tidak di lingkup kelurahan dan kecamatan semata.
"Jadi tiga itu yang sudah diamanahkan untuk dilaksanakan di tahun ini. Jadi sekarang itu bagaimana kita melakukan optimalisasi dengan adanya sekolah baru itu, warga-warga sekitar sana tidak hanya di kecamatan itu. Karena sekarang kan ada domisili kota, tidak hanya di kelurahan dan kecamatan." urai Johari.
Baca Juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Meskipun PPDB saat ini memberlakukan domisili lintas kelurahan dan kecamatan, Johari tetap meminta pagu sekolah swasta tidak diabaikan.
"Ada domisili yang lintas kelurahan dan kecamatan, itu bisa dimaksimalkan untuk daerah situ. Tidak hanya untuk kecamatan itu saja. Kemudian tetap memperhatikan pagu sekolah swasta, jangan sampai sekolah swasta tidak mendapatkan siswa." tutur Johari.
Selain itu, Johari juga mengimbau Pemkot Surabaya bekerjasama dengan sekolah swasta dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II
Anggaran tersebut, untuk menggratiskan biaya pendidikan siswa gamis, pragamis, dan kemiskinan ekstrem.
"Pemkot bisa memfasilitasi sekolah swasta yang siap bekerjasama, mengalokasikan agarannya kepada sekolah swasta, sekolah swasta pun siap untuk mengelola anggaran tersebut. Misalnya tanpa menarik kembali iuran peserta gamis, pragamis, dan ekstrim miskin," demikian Johari Mustawan. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman
