Kangean Memanas: Ketika Rakyat Kecil Berhadapan dengan Kuasa Modal

 

Oleh: Ponirin Mika

Baca Juga: Kepala Pesantren Nurul Jadid, Kiai Abdul Hamid Wahid Raih Gelar Doktor Cumlaude

Pemuda asal Gelaman Arjasa Kepulauan Kangean yang saat ini tinggal di Paiton Probolinggo, alumni Ponpes Nurul Jadid, Jurnalis JatimUPdate dan Ketua ICMI Probolinggo

 

Paiton, Probolinggo, JatimUPdate.id -Pulau Kangean yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan amarah. Aksi demonstrasi ratusan warga pada Selasa (4/11/2025) di Mapolsek Kangean menandai akumulasi kegelisahan sosial yang sudah lama mengendap.

Pemicu langsungnya memang penangkapan enam nelayan yang dituding sebagai provokator dan membawa senjata tajam.

Namun, jika kita menelisik lebih dalam, akar masalahnya jauh lebih kompleks: benturan antara masyarakat lokal dengan kekuatan korporasi dan aparatur negara.

Kangean bukan sekadar pulau di ujung timur Madura. Ia adalah ruang hidup ribuan nelayan yang menggantungkan nasib pada laut. Ketika laut yang menjadi sumber penghidupan mereka diintervensi oleh kepentingan industri energi besar seperti PT. Kangean Energi Indonesia (KEI), maka yang terusik bukan hanya mata pencaharian, melainkan juga harga diri kolektif sebuah komunitas.

Baca Juga: Menuju Puasa Melampaui Ritualisme, Menuju Transformasi Spiritual

Sayangnya, negara kerap hadir bukan sebagai penengah, melainkan sebagai alat kekuasaan yang cenderung berpihak pada kepentingan modal.

Penangkapan enam nelayan, tanpa transparansi dan komunikasi publik yang layak, justru menambah bara ketidakpercayaan warga terhadap institusi keamanan. Wajar jika aksi protes kemudian meletup menjadi kemarahan terbuka.

Namun demikian, tindakan anarkis yang berujung pada pembakaran fasilitas tetap tidak dapat dibenarkan. Amarah tidak semestinya menggantikan rasionalitas.

Di sinilah perlunya negara hadir secara adil dan komunikatif — bukan dengan peluru dan borgol, melainkan dengan dialog dan empati.

Baca Juga: Kiai Zuhri Zaini Sebut Memahami Konsekuensi Akhirat Adalah Kunci Ketenangan Hidup

PT. KEI dan aparat kepolisian semestinya belajar dari peristiwa ini bahwa pembangunan tanpa keadilan sosial hanyalah proyek yang menggerus kemanusiaan. Pembangunan yang sejati adalah ketika rakyat menjadi subjek, bukan korban.

Pulau Kangean hari ini sedang berteriak.

Suaranya bukan semata protes atas penangkapan enam nelayan, tetapi jeritan panjang tentang ketimpangan relasi antara rakyat kecil dan pemegang kuasa. Pemerintah daerah, aparat hukum, dan perusahaan harus mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan prosedur.

Keadilan sosial bukan slogan kosong. Ia harus menjadi napas kebijakan publik, agar tragedi seperti di Kangean tidak menjadi wajah baru dari luka lama bangsa ini — luka ketika rakyat kecil kembali kalah di rumahnya sendiri. (pm/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat