Konflik Survei Seismik di Pulau Kangean Picu Kekhawatiran

Kangean, Sumenep, JatimUPdate.id – Ketegangan antara warga Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, dengan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) atas aktivitas survei seismik memicu keprihatinan tokoh pemuda setempat.

Abdul Azis, salah satu pemuda berpengaruh di Kangean, yang kini bermukim di Kabupaten Malang itu menyatakan bahwa konflik ini seharusnya bisa dihindari dengan komunikasi yang lebih baik.

Menurut Abdul Azis, masalah utama terletak pada kurangnya komunikasi transparan dari KEI kepada warga terkait survei seismik yang dilakukan sebagai bagian dari eksplorasi migas di Blok Kangean.

"Konflik ini seharusnya tidak terjadi. Akar masalahnya, KEI Kurang baik melakukan komunikasi dengan warga Kangean terkait aktivitas survei Seismik sehingga timbul eskalasi," ungkap Azis saat bertemu dan berdiskusi membicarakan bagaimana seharusnya ideal type relasi Operator Migas-Warga Kepulauan terkait Eksplorasi dan Eksploitasi Migas Lepas Pantai dengan Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, pada Kamis (13/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut Ketua PWI Jatim disertai sejumlah pengurus teras PWI Jatim yang juga pemilik dan pemimpin media di Jawa Timur diantaranya Sokip, Machmud Soehermono, Tarmuji, Catur, Ega dan Yuristiarso itu.

Menurut Azis, KEI punya kepentingan untuk melakukan ekplorasi Migas di blok Kangean, sementara warga Pulau Kangean memiliki kepentingan terkait keberlanjutan ekosistem Pulau Kangean termasuk wilayah pesisirnya.

"Banyak masyarakat Kangean, secara tradisional hingga saat ini bergantung dengan laut. Jika ekosistem ini terganggu akan mengganggu hajat hidup orang banyak Kangean, baik itu secara langsung mau pun tidak langsung," tambah Azis," ujar Azis saat berdialog dengan Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, yang mendapatkan banyak masukan bagaimana seharusnya relasi ideal Bisnis Migas di Kepulauan dengan warga kepulauan yang rata-rata memiliki masalah terkait ketersediaan fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan itu.

Lebih jauh Azis mengingatkan pengalaman pahit di Pulau Pagerungan Besar, yang mengalami dampak minimal dari aktivitas migas, namun tetap menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Kangean.

"Masyarakat Kangean sudah punya contoh terkait masa depan Kangean jika jadi dilakukan eksplorasi, yaitu Pulau Pagerungan besar. Kami kuatir jika ini terus berlanjut, akan seperti Pagerungan, yang bagi sebagian besar Kangean, keberagaman aktivitas Migas dipulau itu tidak berdampak signifikan terhadap. Warga Lokal," urai Azis.

Azis berharap ruang diskusi dan dialog yang konstruktif bisa dijembatani oleh PWI Jawa Timur apalagi dari informasi yang diperoleh bahwa konsep ideal relasi Warga dengan Operator Migas mesti semakin didekatkan, karena itu ruang diskusi akan bisa mempertemukan harapan warga dan bagaimana hubungan bisnis migas yang aman dengan dukungan penuh warga yang bersifat partisipatif bisa terwujud.

Bila diskusi dan dialog serta komunikasi dua pihak tidak diupayakan maka dipastikan warga akan sulit menerima karena bisa jadi pemikiran warga tidak sama dengan pola bisnis operator migas, meski itu eksplorasi dan eksploitasinya dilakukan di laut lepas.

"Ini adalah Wilayah NKRI [Negara Kesatuan Republik Indonesia], apalagi Kangean itu adalah Madura yang warganya sangat Religius dan jangan lupa Warga Madura punya kedekatan ideologis dalam pelaksanaan Pemilu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kali kontestasi Pemilu. Ruang dialog dan komunikasi dua arah adalah cara yang tepat, dialog yang bukan cuman bersimbolisasi formalistik, mesti menyentuh hati warga Kapulauan Kangean," kata Azis.

Secara khusus Azis telah menyerap berbagai aspirasi yang berasal dari warga pulau Kangean, dirinya juga sering berdiskusi dengan warga Kangean yang ada di perantauan misalnya dengan Jurnalis dan pengamat asal Kangean, Ponirin Mika yang kini bermukim di Paiton, Probolinggo yang memiliki naluri dan rasa sama atas belum menyentuhnya kegiatan Eksplorasi-Eksploitasi Migas dengan kesejahteraan warga Kepulauan Kangean.

"Bisnis Migas memang padat modal, namun mesti juga tetap berorintentasi mensejahterakan warga bukan hanya mencari keuntungan semata. Pada prinsipnya Kami masyarakat Kangean belum siap. Kangean saat ini lebih membutuhkan fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lapangan kerja berkualitas, serta konektivitas antar pulau," tambahnya.

Menanggapi keprihatinan itu, Lutfil Hakim menekankan pentingnya dialog dua arah yang jujur dan menyeluruh. "Masyarakat Kangean harus menjadi pelaku aktif dalam proses ini. Tidak boleh ada yang tertinggal," kata Lutfil Hakim yang Alumni Fisip Universitas Jember tersebut.

Membicarakan bisnis migas dengan ruang dialog serta diskusi disertai pelibatan warga dan tokoh masyarakat di era seperti sekarang sangat dibutuhkan.

"Masyarakat Kangean harus terlibat, dan manjadi pelaku dari bagian proses tersebut. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dialog tidak boleh macet. Harus ada dialog dua arah," tambahLutfil Hakim.

Lutfil Hakim yang juga Jurnalis senior dan cukup eksperties di sektor Migas itu juga menggarisbawahi bahwa eksplorasi migas merupakan kewenangan pemerintah pusat, khususnya dalam hal ini Pemerintah telah membentuk sebuah institusi bernama SKK Migas, dan menuntut pola kemitraan yang melibatkan masyarakat terdampak secara nyata.

"Masyarakat harus mendapat porsi keuntungan yang adil, bukan hanya menjadi penyedia bahan baku," tegas Lutfil.

"Kita biasa mengenal, kemitraan Antara Pemerintah dengan Swasta. Tapi ini kan menjadi B to B, sementara ada masyarakat yang terdampak, sehingga perlu ada kreasi pola hubungan, ditambah lagi Masyarakat terdampak," terang Lutfi.

Menurutnya, Masyarakat Kangean, harus juga mendapat porsi dari aktivas migas tersebut. Jika yang dihitung keuntungan, maka masyarakat Kangean harus mendapat porsi keuntungan secara langsung hingga bisa memberikan dampak nyata.

Sementara itu Redaksi JatimUPdate.id memberitakan sebelumnya, ketegangan di Kepulauan Kangean meningkat ketika ratusan nelayan Kepulauan Kangean menggelar aksi demonstrasi di laut pada Rabu (12/11), menolak rencana eksplorasi dan penambangan migas di perairan mereka.

Demonstrasi berlangsung di sekitar Takat Noko, dekat Desa Angkatan dan Desa Kalisangka, sebagai bentuk penolakan keempat terhadap aktivitas survei seismik di kawasan Kangean Barat.

Koordinator aksi, Ahmad Yani, menyatakan keresahan warga atas potensi kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan. "Kami hidup dari laut ini. Penolakan sudah kami sampaikan berkali-kali, tapi aktivitas tetap berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, warga juga melakukan pembakaran fasilitas kontraktor sebagai bentuk protes keras terhadap aktivitas survei seismik 3D PT KEI pada awal November 2025. Kejadian ini terjadi setelah tujuh nelayan yang menolak aktivitas tersebut diamankan oleh polisi.

Penolakan ini telah berlangsung berbulan-bulan, melibatkan demonstrasi di kantor kecamatan, penghalauan kapal survei di tengah laut, serta desakan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk menghentikan total eksplorasi migas di wilayah tersebut.

Konflik di Pulau Kangean menyoroti ketegangan antara kebutuhan pembangunan energi nasional dan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dialog terbuka dan keterlibatan aktif warga menjadi kunci meredam konflik dan menemukan solusi berkelanjutan. (dek/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat