Menjaga Akar di Tengah Globalisasi, Pemprov Jatim Apresiasi Ratusan Pelaku Budaya

Malang, JatimUPdate.id – Di tengah laju deras transformasi digital yang merambah hampir seluruh sendi kehidupan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan satu hal: kebudayaan tidak boleh tertinggal. Di Taman Krida Budaya Jawa Timur, Minggu (22/2), Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan apresiasi kepada 500 seniman dan 148 juru pelihara cagar budaya, sekaligus membagikan 46 sertifikat Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia bagi 22 kabupaten/kota di Jatim.

Acara bertajuk Penyerahan Apresiasi Seniman/Pelaku Budaya, Tunjangan Kehormatan Juru Pelihara Cagar Budaya dan Warisan Tak Benda Indonesia itu berlangsung hangat dan penuh nuansa tradisi. Ratusan pelaku budaya hadir mengenakan busana khas daerah masing-masing dari pesisir hingga pegunungan membentuk mozaik warna yang memperlihatkan betapa kayanya lanskap budaya Jawa Timur.

Secara simbolis, Gubernur Khofifah menyerahkan apresiasi kepada 10 perwakilan. Total 500 seniman menerima insentif sebesar Rp1.000.000 per orang—meningkat dua kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya disertai paket bahan pokok. Sementara 148 juru pelihara cagar budaya juga memperoleh tunjangan kehormatan senilai Rp1.500.000 berikut paket sembako.

“Terima kasih terutama Bu Evy, Kepala Dinas Pariwisata, seluruh seniman, budayawan, dan panjenengan semua yang merawat cagar budaya di Jawa Timur ini, maturnuwun semuanya,” ujar Khofifah di hadapan para hadirin.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah secara khusus menyapa Budi Utomo, pelestari Topeng Panji yang konsisten menjaga denyut tradisi Panji. Festival Panji yang ia inisiasi bahkan telah menembus forum-forum kebudayaan di negara-negara ASEAN, mempertemukan generasi muda lintas bangsa dalam semangat pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.

Menurut Khofifah, animo masyarakat, khususnya generasi muda Malang, terhadap Topeng Panji masih tinggi. Drama Topeng Panji yang digelar beberapa waktu lalu mampu menarik sekitar 2.000 penonton. Fakta ini, kata dia, menjadi bukti bahwa tradisi tidak kehilangan ruang di tengah modernisasi.

“Artinya, napas budaya untuk bisa melestarikan seluruh wisdom dari proses transformasi budaya tetap bisa kita lakukan di tengah proses transformasi digital IT yang luar biasa,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pelaku budaya, juru pelihara, dan pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi fondasi utama agar warisan budaya, baik benda maupun tak benda tidak berhenti sebagai arsip sejarah, melainkan tetap hidup dalam praktik keseharian masyarakat.

Momentum tersebut juga ditandai dengan penetapan sejumlah warisan budaya baru oleh pemerintah pusat. Di antaranya Nasi Boran dari Lamongan serta Budaya Tengger yang kini resmi tercatat sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Pengakuan ini memperkaya khazanah budaya Jawa Timur yang telah diakui secara nasional.

Khofifah mendorong para bupati dan wali kota untuk terus menginventarisasi potensi budaya di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya penguatan manuskrip budaya serta percepatan digitalisasi arsip sebagai langkah strategis menghadapi era teknologi informasi.

“Kalau ada manuskrip kemudian dibuat digital IT manuskripnya, betapa kayanya budaya di Jawa Timur dan itu akan menjadi referensi budaya Indonesia dan dunia,” ujarnya optimistis.

Digitalisasi, lanjutnya, bukan ancaman bagi tradisi, melainkan sarana memperluas jangkauan dan memperkuat legitimasi budaya di tingkat global.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Evy Afianasari, menyebut bahwa pemberian apresiasi ini merupakan implementasi program Nawa Bhakti Satya, khususnya misi “Jatim Harmoni”.

Ia menjelaskan, kenaikan insentif dua kali lipat bagi seniman dan juru pelihara merupakan arahan langsung Gubernur sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka menjaga identitas budaya daerah. Tahun ini, Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi terbanyak kedua secara nasional dalam penetapan WBTB Indonesia.

Proses penetapan tersebut dimulai dari usulan kabupaten/kota, diverifikasi oleh Disbudpar Jatim, lalu disidangkan di hadapan tim ahli WBTB Indonesia di Jakarta hingga akhirnya ditetapkan.

“Matur sembah nuwun Ibu Gubernur. Ini bukti komitmen bahwa kebudayaan bukan hanya dijaga, tetapi juga diperkuat secara administratif dan legal,” ujar Evy.

Di tengah derasnya arus globalisasi, langkah Pemprov Jatim ini menjadi penegasan bahwa tradisi bukan sekadar simbol masa lalu. Kebudayaan ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, menguatkan identitas, menggerakkan ekonomi kreatif, sekaligus menautkan generasi muda dengan akar sejarahnya.

Apresiasi yang diberikan bukan hanya soal angka dan bantuan material, melainkan pesan moral bahwa negara hadir untuk mereka yang setia menjaga ingatan kolektif bangsa. Para juru pelihara cagar budaya, para seniman tradisi, adalah penjaga sunyi yang memastikan sejarah tidak tercerabut dari akarnya.(DPR)

Editor : Redaksi