Golkar Dukung Wacana Pemotongan Gaji Menteri hingga DPR, Dorong Evaluasi Total APBN
Jakarta, JatimUPdate.id - Ketua DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse, menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemotongan gaji menteri hingga anggota DPR sebagai langkah antisipasi dampak konflik di Timur Tengah.
Zulfikar Arse menilai, langkah tersebut tidak cukup hanya menyasar gaji pejabat negara, tetapi perlu diperluas dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan kebijakan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dalam kondisi seperti ini kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi seluruh program, kebijakan, dan kegiatan kementerian/lembaga yang didanai APBN,” ujar Arse di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (17/3/2026).
Ia menegaskan pentingnya rasionalisasi dan evaluasi anggaran agar penggunaan APBN menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah ketidakpastian global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
“Tidak hanya soal gaji, tapi semua harus dievaluasi. Supaya penggunaan APBN makin efektif,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan sejumlah negara telah mengambil langkah adaptif dalam menghadapi situasi krisis global, salah satunya Pakistan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo mencontohkan kebijakan pemerintah Pakistan yang melakukan penghematan secara menyeluruh.
Menurut Prabowo, Pakistan menerapkan berbagai langkah drastis, mulai dari pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen, pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen, serta menghentikan sejumlah belanja negara seperti perjalanan luar negeri, pembelian kendaraan, dan pengeluaran non-prioritas lainnya.
“Semua penghematan itu dikumpulkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan,” ujar Prabowo.
Tak hanya itu, sektor pendidikan di Pakistan juga turut terdampak, dengan penerapan pembelajaran daring serta penghentian sementara kegiatan sekolah dalam periode tertentu.
Prabowo menilai langkah-langkah tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun strategi menghadapi potensi krisis global. Ia menekankan pentingnya upaya penghematan dan pengendalian konsumsi, khususnya energi, agar kondisi fiskal tetap terjaga.
“Kita tidak bisa merasa aman tanpa langkah proaktif. Kita harus mulai mengkaji upaya penghematan agar defisit tidak semakin melebar,” kata Prabowo.
Pemerintah, lanjut dia, akan mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan dalam beberapa waktu ke depan, termasuk efisiensi anggaran, guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
