Prabowo Pangkas Anggaran Kementerian, Klaim Hemat Rp308 Triliun untuk Tekan Pemborosan
Jakarta, JatimUPdate.id - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga sebagai langkah meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus menutup potensi penyalahgunaan keuangan negara.
Kebijakan tersebut disampaikan melalui pernyataan video yang dirilis Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis. Dalam keterangannya, Prabowo menyebut pemerintah telah mengamankan penghematan awal sebesar Rp308 triliun dari anggaran pemerintah pusat.
"Penghematan ini berasal dari pengeluaran yang tidak masuk akal. Jika tidak dipotong, dana tersebut berpotensi besar mengarah pada korupsi," ujar Prabowo.
Menurutnya, angka penghematan tersebut diperoleh dari hasil tinjauan awal terhadap berbagai pos belanja pemerintah yang dinilai tidak efisien dan tidak memiliki urgensi tinggi.
Ia menegaskan, tanpa pengendalian yang ketat, anggaran tersebut hanya akan membebani keuangan negara tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Prabowo juga menyoroti tingginya rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang saat ini berada di angka 6,5. Angka tersebut dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga dan mencerminkan tingkat inefisiensi hingga 30 persen.
Ia memperkirakan potensi inefisiensi itu setara dengan sekitar US$75 miliar dari total anggaran negara yang mendekati Rp3.700 triliun.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran akan difokuskan pada belanja yang dinilai tidak produktif, seperti kegiatan seremonial, pembelian perlengkapan kantor, hingga rapat dan seminar di luar kantor.
Menurutnya, pengeluaran tersebut kerap tidak menyentuh persoalan mendasar seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi pola pengadaan rutin, termasuk pembelian perangkat seperti komputer dan perlengkapan kerja yang dilakukan secara berulang setiap tahun.
Sebagai bagian dari efisiensi operasional, pemerintah turut mempertimbangkan skema kerja baru bagi aparatur sipil negara. Opsi yang dikaji antara lain penerapan minggu kerja lebih pendek serta perluasan sistem kerja jarak jauh (work from home).
"Saya melihat negara lain mengurangi minggu kerja dari lima hari menjadi empat, seperti Filipina dan Pakistan. Kemudian ada kerja dari rumah. Selama COVID, kita berhasil melaksanakannya dengan baik. Saya pikir kita bisa melakukannya lagi. Mungkin 75 persen pegawai bisa bekerja dari rumah," kata Prabowo.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
