"Presidium Terpilih Mundur Di Tengah Forum, Muswil KAHMI Sumut Jadi Sorotan"

Oleh Muhammad Taufik Umar Dani Harahap, SH,

Praktisi Hukum, Sekretaris Umum Badko HMI Sumut Periode 1997-1999 dan Wakil Sekretaris Bidang Hukum Dan HAM MW KAHMI Sumut.

 

Medan, JatimUPdate.id - Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAHMI Sumatera Utara yang semula diproyeksikan sebagai forum konsolidasi intelektual alumni HMI, justru berubah menjadi panggung dramatik yang memperlihatkan kerasnya pertarungan pengaruh, legitimasi, dan arah politik organisasi.

Pengunduran diri Sugiat Santoso dari posisi anggota Presidium terpilih—setelah meraih 15 suara dari total 25 suara yang diperebutkan, jumlah yang sama dengan perolehan Mansyur Pasaribu, seorang kepala sekolah di salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara—bukan sekadar insiden administratif biasa, melainkan peristiwa politik organisasi yang sarat pesan simbolik.

Fakta bahwa seorang anggota DPR RI sekaligus elite politik nasional memperoleh legitimasi suara yang setara dengan figur kepala sekolah di daerah kabupaten, dimana ini telah menunjukkan bahwa konfigurasi kekuatan di tubuh KAHMI MD di wilayah Sumatera Utara tidak semata ditentukan oleh jabatan publik atau akses kekuasaan negara, melainkan juga oleh kedekatan emosional, jaringan kaderisasi, serta pengaruh sosial yang hidup di akar organisasi.

Dalam tradisi organisasi kader, legitimasi hasil voting merupakan refleksi langsung dari tingkat penerimaan forum, sehingga keputusan mundur sesaat setelah memperoleh mandat justru membuka ruang tafsir yang lebih dalam dibanding alasan formal yang disampaikan.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa dinamika Muswil KAHMI Sumut telah bergerak melampaui kompetisi administratif biasa dan berkembang menjadi arena negosiasi pengaruh, keseimbangan faksi, rasionalitas pemilih serta pertarungan arah politik organisasi di tengah kompleksitas relasi antara kekuasaan formal dan basis kader di tingkat daerah.

Peristiwa ini menjadi semakin menarik karena Sugiat Santoso bukan sekadar figur biasa, melainkan figur sorotan yang sejak awal menjadi pusat gravitasi dalam dinamika Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAHMI Sumatera Utara.

Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, ia membawa simbol kekuasaan politik nasional ke dalam arena organisasi alumni yang selama ini di kenal sarat jejaring elite.

Kehadirannya di jajaran presidium sebelumnya di pandang sebagai representasi kekuatan besar dengan akses politik, ekonomi, dan birokrasi tingkat pusat.

Namun realitas forum justru memperlihatkan ironi politik organisasi: perolehan suaranya ternyata setara dengan Mansyur Pasaribu, seorang kepala sekolah di tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Fakta ini menunjukkan bahwa dalam kultur organisasi kader seperti KAHMI, legitimasi tidak selalu tunduk pada hierarki kekuasaan formal negara, melainkan ditentukan oleh rasionalitas dalam berinteraksi,  kedekatan emosional, rekam jejak kaderisasi, serta kemampuan membangun pengaruh di tingkat akar rumput organisasi.

Karena itu, pengunduran diri Sugiat secara mendadak segera memunculkan beragam tafsir politik, mulai dari pembacaan adanya resistensi internal terhadap dominasi elite nasional hingga indikasi bahwa forum sedang mengalami pertarungan senyap antara kekuatan struktural dan basis kader yang menghendaki keseimbangan baru dalam arah kepemimpinan organisasi.

Begitupun, yang membuat situasi semakin sensitif adalah momentum pengunduran diri itu sendiri. Ia terjadi bukan sebelum pemilihan, melainkan sesudah struktur presidium mulai terbentuk. Artinya, keputusan tersebut lahir ketika proses perebutan legitimasi telah mencapai titik klimaks.

Dalam perspektif sosiologi organisasi, fase pasca-pemilihan merupakan masa paling rawan karena seluruh energi kompetisi belum sepenuhnya reda.

Ketika seorang presidium terpilih mundur pada fase ini, publik organisasi akan membaca peristiwa tersebut bukan hanya sebagai langkah pribadi, tetapi juga sebagai indikator adanya tekanan psikologis, pertarungan kepentingan, atau ketidaknyamanan terhadap konfigurasi presidum yang sedang di bangun.

Disisi lain, langkah Sugiat juga dapat di baca sebagai bentuk kalkulasi politik yang terencana dan matang.

Dalam organisasi kaum intelektual seperti KAHMI, menjaga stabilitas forum kadang lebih penting dari pada mempertahankan posisi formal.

Keputusan mundur dengan narasi “alasan yang tidak jelas” menunjukkan upaya menghindari pembelahan yang berpotensi meluas.

Ini mengingatkan pada konsep conflict management dalam teori kepemimpinan organisasi, dimana seorang elite memilih menarik diri untuk mencegah eskalasi konflik horizontal yang dapat merusak legitimasi hasil Muswil secara keseluruhan.

Dalam konteks itu, mundurnya Sugiat bisa di pandang bukan sebagai kekalahan politik, melainkan strategi untuk menjaga reputasi politik nasionalnya di tengah situasi yang memanas.

Baca selengkapnya di link, sumber :
1.https://valito.co/presidium-terpilih-mundur-di-tengah-forum-muswil-kahmi-sumut-jadi-sorotan/
2.https://www.satelitonline.com/2026/05/presidium-terpilih-mundur-di-tengah.html

3.https://www.facebook.com/share/p/18GHFbDenG/. 

Editor : Redaksi