Imam Utomo Soeparno: Guru Bangsa dari Tlatah Bumi Brawijaya

 

Oleh Ken Bimo Sultoni

Dosen Fisipol Universitas Negeri Surabaya, CEO Sygma Research and Consulting

 

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Di tengah gejolak Reformasi yang mengguncang Indonesia pada akhir 1990-an, Jawa Timur berada dalam posisi yang tidak mudah.

Krisis ekonomi, perubahan politik nasional, hingga meningkatnya ketidakpastian sosial menjadi ujian besar bagi hampir seluruh daerah di Indonesia. Dalam situasi penuh transisi itulah, nama Imam Utomo Soeparno muncul sebagai salah satu figur yang berhasil menjaga Jawa Timur tetap stabil ketika banyak daerah lain mulai dilanda turbulensi politik dan sosial.

Ia bukan tokoh yang lahir dari panggung retorika politik. Tidak pula dikenal sebagai pemimpin yang gemar membangun popularitas melalui kegaduhan media. Imam Utomo datang dari tradisi berbeda: dunia militer yang menekankan disiplin, loyalitas, dan stabilitas sebagai fondasi utama kehidupan bernegara. Dari latar itulah karakter kepemimpinannya terbentuk tenang, tegas, namun tetap dekat dengan masyarakat.

Imam Utomo Soeparno lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 14 Mei 1943. Ia tumbuh di lingkungan masyarakat religius khas Kota Santri, sebuah kawasan yang sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat tradisi Islam dan pendidikan pesantren di Jawa Timur. Masa kecilnya dijalani dalam kehidupan sederhana yang membentuk watak disiplin dan kerja keras sejak usia muda.

Perjalanan pengabdiannya dimulai ketika ia masuk Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang dan lulus pada 1965. Angkatan tersebut lahir dalam situasi politik nasional yang sedang bergolak. Indonesia ketika itu berada di tengah transisi besar dari era Demokrasi Terpimpin menuju Orde Baru. Dalam konteks itu, generasi perwira seperti Imam Utomo dibentuk dalam kultur Angkatan Darat yang menempatkan stabilitas nasional sebagai agenda utama negara.

Karier militernya berkembang perlahan namun konsisten. Ia meniti berbagai posisi strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat, mulai dari Komandan Peleton di Yonif 404 hingga sejumlah jabatan penting di wilayah Kodam V/Brawijaya. Pengalaman panjang di lapangan membentuk reputasinya sebagai perwira yang memahami karakter sosial masyarakat Jawa Timur yang keras dalam prinsip, tetapi tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam kepemimpinan.

Nama Imam Utomo mulai memperoleh pengaruh besar ketika dipercaya menjadi Panglima Kodam V/Brawijaya pada pertengahan 1990-an. Pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, posisi Pangdam bukan sekadar jabatan militer biasa. Pangdam merupakan salah satu simpul penting kekuasaan daerah yang berfungsi menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah meningkatnya dinamika nasional.

Momentum terpenting dalam perjalanan politiknya terjadi pada 1998. Ketika Presiden Soeharto jatuh dan Indonesia memasuki era Reformasi, situasi nasional berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. Krisis ekonomi belum pulih, konflik sosial mulai muncul di berbagai daerah, sementara arah politik nasional masih belum menemukan bentuk yang stabil. Dalam situasi seperti itulah Imam Utomo dipercaya menjadi Gubernur Jawa Timur menggantikan Basofi Sudirman.

Tugas yang dihadapinya tidak ringan. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan kompleksitas sosial dan politik yang sangat tinggi. Di dalamnya terdapat kekuatan pesantren, kelompok nasionalis, elite birokrasi, jaringan militer, hingga masyarakat akar rumput dengan karakter sosial yang sangat beragam. Menjaga keseimbangan di tengah dinamika sebesar itu membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya tegas, tetapi juga mampu menghadirkan keteduhan.

Selama dua periode kepemimpinannya, dari 1998 hingga 2008, Jawa Timur relatif mampu menjaga stabilitas sosial dan kesinambungan pembangunan. Ketika sejumlah daerah mengalami konflik sosial dan ketegangan politik pasca-Reformasi, Jawa Timur justru mampu mempertahankan ritme pembangunan ekonomi dan keamanan daerah. Dalam konteks inilah kepemimpinan Imam Utomo memperoleh legitimasi sosial yang kuat.

Ia tidak membangun pengaruh melalui pidato-pidato populis ataupun pencitraan politik yang berlebihan. Kewibawaannya lahir dari konsistensi sikap, kedisiplinan administratif, serta kemampuannya menjaga komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Dalam kultur politik Jawa Timur yang cenderung keras dan kompetitif, pendekatan seperti ini justru menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial.

Di bawah kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur daerah terus berjalan, iklim investasi tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu bergerak stabil. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas keamanan dan kepercayaan publik merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Bagi Imam Utomo, pembangunan bukan hanya soal proyek fisik, tetapi juga soal menjaga ketertiban sosial dan rasa aman masyarakat.

Imam Utomo juga menjadi salah satu gubernur yang melewati empat periode kepemimpinan presiden sekaligus: mulai dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Kemampuannya bertahan di tengah perubahan politik nasional yang sangat cepat menunjukkan kapasitas adaptasi politik yang tidak banyak dimiliki kepala daerah pada masa itu.

Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada 2008, Imam Utomo memang tidak lagi berada di pusat kekuasaan formal. Namun di mata masyarakat Jawa Timur, pengaruh moralnya tetap terasa. Ia dipandang sebagai sesepuh daerah, figur yang dihormati bukan karena jabatan yang pernah dimiliki, melainkan karena keteladanan dan jejak pengabdiannya.

Dalam historiografi politik Jawa Timur modern, Imam Utomo Soeparno dapat dipandang sebagai representasi kepemimpinan transisional pasca-Orde Baru: seorang mantan perwira militer yang berhasil menavigasi perubahan demokrasi tanpa kehilangan stabilitas daerah. Ia menunjukkan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak selalu lahir dari popularitas ataupun suara yang paling keras, melainkan dari integritas, konsistensi, dan kemampuan menjaga persatuan di tengah perubahan zaman.

Bagi masyarakat Jawa Timur, Imam Utomo bukan sekadar mantan gubernur ataupun purnawirawan TNI. Ia adalah simbol keteduhan, disiplin, dan pengabdian seorang guru bangsa dari Tlatah Bumi Brawijaya yang meninggalkan jejak panjang dalam perjalanan politik dan pembangunan Jawa Timur modern.

 

Artikel opini ini juga ditayangkan oleh Antara.com

Editor : Redaksi