Keadilan yang Menunggu Viral

 

Oleh Salihudin

Pengamat Kebangsaan, Aktivis Pro Demokrasi

 

Jakarta, JatimUPdate.id -Peristiwa Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat tidak boleh dibaca hanya sebagai kesalahan teknis dewan juri.

Tapi adalah cermin kecil dari problem besar dlm kehidupan sosial kita. Pemegang otoritas sering merasa benar bukan karena kebenarannya, melainkan karena posisinya. 

Tentu anda sudah tau peristiwanya sehingga tdk perlu saya tulis ulang. Yg jelas peristiwa itu kemudian menjadi viral ditengah masyarakat. 

*****

Supaya tulisan ini punya alas fikir yg jernih,  sedikit sy mengambil  beberapa perspektif dari  Max Weber, Pierre Bourdieu Jurgen Habermas dan Michel Foucault.

Habermas :  Juri adalah representasi otoritas rasional-legal. Mereka diberi kewenangan menilai berdasarkan aturan, prosedur, dan rasionalitas. Tetapi ketika kewenangan tidak dijalankan secara konsisten, otoritas berubah menjadi dominasi. 

Di titik itu, peserta tidak lagi berhadapan dengan aturan, melainkan degn tafsir sepihak pemegang kuasa. Yang membuat kita prihatin,  keberatan peserta semula tidak segera diperlakukan sebagai bagian dari proses pencarian kebenaran. Padahal dalam ruang pendidikan, protes yang argumentatif justru merupakan tanda tumbuhnya nalar kritis.

Dari perspektif Pierre Bourdieu, peristiwa ini memperlihatkan bagaimana “kuasa simbolik” bekerja. Juri memiliki posisi simbolik sebagai pihak yang dianggap paling tahu. Peserta, meskipun benar, berada pada posisi lebih lemah. Ketika juri mengatakan artikulasi peserta tidak jelas, maka beban kesalahan dipindahkan dari sistem penilaian kepada tubuh dan suara peserta. 

Di sinilah ketidakadilan muncul dlm bentuknya yg paling halus. Sebagaimana anda tahu, katidakadilan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan kasar, tetapi bisa muncul sebagai kalimat formal: “jawaban tidak terdengar”, “artikulasi kurang jelas”, atau “dewan juri berhak menilai”.

Seketika video itu kemudian ditangkap publik sebagai peristiwa yg penting. Publik kemudian memberi banding sebagaimana dibayangkan  Jurgen Habermas. Ketika kanal formal gagal memberi keadilan, media sosial mengambil peran sebagai ruang koreksi. Video yang viral membuat publik ikut menilai, membandingkan, dan menekan institusi agar bertanggung jawab. 

Setelah polemik meluas, MPR menyampaikan permohonan maaf, menonaktifkan dewan juri dan MC, serta menyatakan akan mengevaluasi mekanisme penilaian, verifikasi jawaban, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. 

Langkah itu patut diapresiasi. Bahkan MPR kemudian memutuskan final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat akan diulang dengan juri independen. Keputusan ini penting karena keadilan tidak cukup dinyatakan dalam permintaan maaf. Tapi harus dipulihkan melalui mekanisme yang dapat diuji publik. 

*****

Namun, kritik tidak boleh berhenti di sana. Respons anggota DPR yang menawarkan beasiswa S1 ke China dan menjanjikan pekerjaan setelah kuliah kepada peserta yang viral juga perlu dibaca secara lebih hati-hati. Di satu sisi, perhatian itu manusiawi dan dapat menjadi bentuk dukungan moral bagi anak muda yang berani mempertahankan kebenaran.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda disebut menawarkan beasiswa tersebut dan menjanjikan peluang kerja di perusahaan multinasional setelah studi selesai. 

Tetapi di sisi lain, kita harus bertanya: apakah keadilan harus menunggu viral? Apakah setiap anak bangsa yang diperlakukan tidak adil harus terlebih dahulu menjadi tontonan publik baru memperoleh perhatian elite? 

Di sinilah muncul gejala yang dapat disebut sebagai “keadilan berbasis atensi”. Mereka yg terlihat, viral, dan menyentuh emosi publik baru mendapat pemulihan. Sementara banyak anak lain yang mungkin mengalami ketidakadilan serupa tetap tenggelam dalam ketidakberdayaan.

Inilah yg menjadi  perspektif Michel Foucault, bhw kuasa tidak hanya bekerja melalui larangan, tetapi juga melalui produksi perhatian. Siapa yang disorot, siapa yang dibantu, siapa yang dijadikan simbol, semuanya adalah bagian dari politik pengetahuan dan visibilitas. 

Maka beasiswa dan janji pekerjaan sebaiknya tidak menjadi sekadar hadiah personal, tetapi pintu masuk untuk memperbaiki sistem. Yang dibutuhkan bukan hanya kompensasi kepada satu peserta, melainkan standar nasional penyelenggaraan lomba. Harus ada rekaman audio-video,  mekanisme banding langsung, rubrik penilaian terbuka, juri independen, serta perlindungan psikologis bagi peserta.

Peristiwa cerdas cermat di Kalimantan Barat memberi pelajaran penting. Pendidikan kewargaan tidak boleh hanya menghafal Empat Pilar. Tapi harus mempraktikkan nilai keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan penghormatan terhadap suara warga. Jika lomba tentang konstitusi justru melukai rasa keadilan peserta, maka yang gagal bukan hanya teknis perlombaan. Yang gagal adalah pedagogi kebangsaan.

Anak-anak muda seperti Josepha dan timnya tidak sekadar membutuhkan hadiah. Yg paling strategis adalah mereka  butuh kepastian bahwa kebenaran tidak kalah oleh mikrofon yang buruk, prosedur yang lemah, atau otoritas yang enggan mengakui kekeliruan. 

Sebab bangsa yang sehat bukan bangsa yang tidak pernah salah. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang berani mengakui kesalahan, memulihkan keadilan, lalu memperbaiki sistem agar kesalahan yang sama tidak diwariskan.

Wallahu A'lam

Editor : Redaksi