Capt. Hery Siswanto Siap Maju Ketua APBMI Jatim, Usung Penguatan PBM Swasta Hadapi Regulasi Baru

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Menjelang pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Timur periode 2026-2031, Capt. Hery Siswanto resmi menyatakan kesiapannya maju sebagai calon ketua.

Ia membawa visi memperkuat eksistensi perusahaan bongkar muat (PBM) swasta di tengah perubahan regulasi sektor kepelabuhanan.

Dalam konferensi pers di Hotel Elmi Surabaya, Kamis (21/5/2026), Capt. Hery menegaskan pentingnya kesiapan PBM menghadapi implementasi Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, khususnya Pasal 90A.

Regulasi tersebut mengatur kewajiban PBM untuk bermitra dan berkolaborasi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pemegang konsesi pemerintah, seperti PT Pelindo.

Menurut Hery, perubahan regulasi tersebut harus dijawab dengan tata kelola bisnis bongkar muat yang profesional dan terintegrasi agar produktivitas pelabuhan di Jawa Timur tetap terjaga.

“Kalau produktivitas kurang, tentu Pelindo akan mengambil sikap selaku regulator. Maka kita sebagai operator harus menyikapi ini dengan kerja sama yang solid antar-PBM,” ujar Capt. Hery Siswanto.

Tiga Strategi Capt. Hery

Dalam pencalonannya, Hery menyiapkan tiga langkah strategis yang akan menjadi fokus program kerja DPW APBMI Jawa Timur ke depan.

Langkah pertama yakni pembentukan tim pengelola dan verifikasi bersama di internal organisasi.

Tim tersebut akan bertugas melakukan verifikasi kesiapan operasional setiap PBM sebelum kapal bersandar di pelabuhan.

Menurut Hery, langkah itu diperlukan untuk mencegah praktik persaingan tidak sehat, termasuk aksi perang tarif antarperusahaan bongkar muat.

Strategi kedua adalah sinkronisasi rantai pasok operasional atau supply chain. Melalui langkah ini, koordinasi business to business (B2B) dengan Pelindo akan diperkuat guna meningkatkan produktivitas pelabuhan.

Evaluasi dilakukan secara berkala mulai dari kesiapan jumlah tenaga kerja bongkar muat, alat mekanis, hingga armada truk angkutan agar aktivitas logistik tidak terganggu kemacetan yang dapat menurunkan produktivitas.

Sementara strategi ketiga ialah memperkuat sinergi antara BUP Pelindo sebagai regulator dan PBM swasta sebagai operator di sektor general cargo dan multipurpose.

Hery menilai potensi industri di Jawa Timur terus berkembang seiring pertumbuhan kawasan pabrik baru, sehingga kapasitas bongkar muat komoditas antarpulau maupun impor harus dikelola sesuai aturan hukum yang berlaku.

Muswil APBMI Jatim Mulai Memanas

Di sisi lain, menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) APBMI Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei 2026, dinamika internal organisasi mulai mencuat.

Capt. Hery mengaku hingga kini belum menerima prasyarat resmi pendaftaran sebagai calon Ketua DPW APBMI Jawa Timur.

Tak hanya itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APBMI Gresik juga mempertanyakan mekanisme hak suara dalam pemilihan ketua mendatang.

Ketua DPC APBMI Gresik, Zulkifli, mengatakan pihaknya akan bersurat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APBMI di Jakarta terkait informasi bahwa hak pilih hanya diberikan kepada PBM yang berbasis di Tanjung Perak Surabaya.

Menurut dia, informasi tersebut menimbulkan pertanyaan karena jumlah anggota DPW APBMI Jawa Timur mencapai 117 PBM yang tersebar di berbagai daerah seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Probolinggo hingga Banyuwangi.

“Kami masih akan bersurat kepada DPP APBMI di Jakarta terkait beredarnya surat bahwa pemilih Ketua APBMI Jatim hanya untuk PBM yang berbasis di Tanjung Perak saja,” ujar Zulkifli.

Ia menegaskan pihaknya hanya menginginkan kepastian terkait hak suara anggota dalam Muswil mendatang.

“Apapun nanti keputusan DPP APBMI tentunya akan sangat kami hargai,” tukasnya. (ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat