200 Pemuda ke Jepang: Investasi Cerdas di Saat yang Tepat
Oleh: Yuristiarso Hidayat,
TAPM Gresik
Dan
Rio Rolis
Jurnalis JatimUPdate.id
Gresik, JatimUPdate.id -
Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengirim 200 pemuda dari 15 provinsi ke Jepang dalam Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia adalah langkah visioner yang patut diapresiasi.
Di tengah berbagai program pembangunan yang sering berhenti di tataran retorika, langkah ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah serius menyiapkan sumber daya manusia dari akar.
Teori human capital yang dikembangkan Becker (1964) dan Schultz (1961) telah lama membuktikan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan adalah kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Program ini adalah bentuk investasi tersebut—hanya saja, lokasinya bukan sekadar kampus dalam negeri, tapi langsung di tengah masyarakat dan industri Jepang, negara dengan standar produktivitas tertinggi di dunia.
Kesempatan Emas di Negeri yang Menua
Jepang hari ini sedang mengalami transformasi demografi yang membuka peluang unik bagi generasi muda Indonesia.
Dengan fertility rate 1,15—jauh di bawah angka pengganti 2,1—dan median usia penduduk mencapai 49,9 tahun, Jepang memasuki era di mana tenaga kerja muda menjadi komoditas langka (Bank of Japan, 2025; OECD, 2024).
Hampir dua pertiga perusahaan kecil dan menengah Jepang melaporkan kekurangan tenaga kerja, dengan rasio lowongan di sektor konstruksi mencapai 5,6 banding 1 (Issh International, 2025).
Artinya, 200 pemuda Indonesia ini bukan sekadar "dikirim belajar". Mereka dikirim ke negara yang sedang aktif membuka diri pada talenta muda global.
Ini adalah kesempatan emas untuk belajar langsung dari sistem kerja, manajemen mutu, dan etos produksi Jepang—pengalaman yang tak bisa didapat di ruang kelas manapun.
Belajar dari Desa yang Bangkit
Jepang punya rekam jejak pembangunan desa yang sangat relevan untuk Indonesia.
Gerakan One Village One Product (OVOP) yang dilahirkan Gubernur Oita Morihiko Hiramatsu pada 1979 membuktikan bahwa desa miskin bisa bertransformasi menjadi desa mandiri dan berdaya saing global (Hiramatsu, 1982; Schumann et al., n.d.).
Ide serupa kini juga digagas oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa. Tentunya dengan terobosan dari Kementrian Desa PDT dengan mengirimkan 200 pemuda desa untuk belajar di negeri Jepang semakin memberikan makna mendalam pada program penguatan masyarakat dengan basis desa tersebut.
Pada kontek itu, dari 100 produk awal, OVOP di Oita berkembang menjadi 766 produk dan layanan, menaikkan pendapatan per kapita dari 1,4 juta yen (1980) menjadi 2,8 juta yen (2000) (Schumann et al., n.d.).
Yang lebih inspiratif, desa Oyama—prototipe OVOP—sejak 1969 sudah mengirim pemuda ke kibbutz Israel untuk belajar pertanian modern, lalu ke berbagai negara, sehingga Oyama punya rasio pemegang paspor tertinggi di Jepang (Oita OVOP International Exchange Promotion Committee, 2013).
Ilmu yang dibawa pulang bukan sekadar teknis, tapi juga semangat monozukuri dan hitozukuri : menciptakan produk sekaligus menciptakan manusia (Schumann et al., n.d.).
Inilah model yang ingin ditiru oleh Kemendes: desa yang tidak takut mengirim anaknya keluar, karena yakin mereka akan kembali membawa kemajuan.
Sinergi Nyata, Bukan Sekadar Kertas
Yang membuat program ini semakin istimewa adalah pendekatan Octahelix yang melibatkan sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat.
Kehadiran perwakilan Arthindo Group, Kurma Adzwa Farm, hingga Rektor Universitas Siber Asia Jang Youn Cho menunjukkan bahwa pembangunan desa kini dipahami sebagai tanggung jawab bersama, bukan monopoli satu kementerian.
Hal ini sejalan dengan prinsip participatory development yang digaungkan Chambers (1997): pembangunan sejati terjadi ketika berbagai pihak bersinergi untuk memberdayakan masyarakat lokal sebagai subjek perubahan. Ditambah dengan 500 beasiswa pendidikan tinggi yang diumumkan bersamaan, program ini menunjukkan visi holistik: tidak hanya mengasah keterampilan vokasi, tapi juga membangun pipeline intelektual desa jangka panjang
Sejalan dengan Asta Cita
Program ini juga merupakan manifestasi nyata Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Dukungan penuh dari Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda menegaskan bahwa pembangunan desa adalah prioritas nasional yang didukung penuh oleh kepemimpinan tertinggi negara.
Tentu, 200 orang dari 75.266 desa adalah angka awal. Tapi setiap peradaban besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jika 200 pemuda ini kembali dan benar-benar membuka lapangan kerja di desa masing-masing—seperti harapan Yandri bahwa mereka "mampu menciptakan lapangan kerja"—mereka akan menjadi katalisator bagi generasi berikutnya. Anak muda desa lain akan melihat: di desa juga bisa jadi pengusaha, di desa juga bisa go global.
Tugas Bersama Menjaga Momentum
Keberhasilan program ini tentu membutuhkan dukungan berkelanjutan. Transparansi dalam pelaksanaan, mekanisme pendampingan pasca-kembali, serta akses permodalan dan pasar bagi pemuda yang pulang adalah PR bersama yang harus dijawab pemerintah, swasta, dan komunitas. Seperti diingatkan Chambers (1997), outsiders (pemerintah, dunia usaha) perlu berperan sebagai fasilitator yang setia, bukan sekadar sponsor seremonial.
Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia adalah taruhan masa depan yang cerdas. Di saat Jepang membuka pintu lebar-lebar bagi talenta muda global, Indonesia justru mengirim pemudanya bukan untuk pergi selamanya, tapi untuk belajar dan kembali membawa kemajuan ke 75.266 desa. Ini bukan sekadar program magang. Ini adalah investasi peradaban.
Editor : Redaksi
