Fraksi Gerindra Sorot Pendapatan dan Serapan APBD 2025, Minta Pemkot Surabaya Beri Penjelasan

avatar Ibrahim
  • URL berhasil dicopy
Ketua Fraksi Gerindra Ajeng Wira Wati saat membacakan pandangan fraksi di sidang Paripurna DPRD Surabaya, dok Jatimupdate.id
Ketua Fraksi Gerindra Ajeng Wira Wati saat membacakan pandangan fraksi di sidang Paripurna DPRD Surabaya, dok Jatimupdate.id

Surabaya,JatimUPdate.id – Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menyoroti realisasi pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, mengatakan realisasi pendapatan daerah pada 2025 tercatat sebesar Rp10,63 triliun atau 91,66 persen dari target yang ditetapkan.

Fraksi Gerindra meminta pemerintah kota menjelaskan sumber pendapatan yang belum mencapai target serta faktor penyebabnya.

"Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 tercatat sebesar Rp10,63 triliun atau 91,66 persen dari target yang ditetapkan. Jenis pendapatan apa saja yang belum mencapai target serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan tersebut. Mohon penjelasan," kata Ajeng, saat membacakan pandangan fraksi di sidang Paripurna DPRD Surabaya, Rabu (8/7).

Selain pendapatan, Fraksi Gerindra juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai Rp10,51 triliun atau 85,70 persen dari anggaran.

Menurut Ajeng, pemerintah perlu menjelaskan program maupun kegiatan yang memiliki tingkat serapan rendah sehingga berdampak pada belum optimalnya realisasi belanja daerah.

"Program dan kegiatan apa saja yang memiliki tingkat serapan rendah sehingga menyebabkan tidak optimalnya realisasi belanja daerah? Mohon tanggapan," ujarnya.

Fraksi Gerindra turut mempertanyakan surplus kegiatan operasional yang mencapai Rp7,68 triliun. 

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan indikator yang digunakan untuk memastikan surplus tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Bagaimana Pemerintah Kota mengukur bahwa capaian surplus operasional tersebut telah sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat? Mohon tanggapan," tuturnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan mengenai dampak realisasi APBD 2025 terhadap berbagai indikator pembangunan di Kota Surabaya.

"Sejauh mana realisasi APBD Tahun 2025 telah memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, dan peningkatan daya saing UMKM di Kota Surabaya? Mohon penjelasan," beber Ajeng Wira Wati. (Roy/yh)