Komunikasi Politik Santun ala SBY di Era Kebisingan Digital : Pelajaran bagi Demokrasi Indonesia

 

Oleh : A Nashir Fakhrudin

Peneliti Sygma Reseach and Consulting (SRC)
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Di tengah ruang publik yang semakin terbuka, komunikasi politik Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Media sosial telah mengubah cara politisi berbicara kepada rakyat. Pernyataan politik dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga mudah dipelintir, dipotong, dan diproduksi ulang menjadi konflik baru.

Dalam situasi seperti ini, bangsa Indonesia membutuhkan pembelajaran penting tentang bagaimana komunikasi politik yang santun tetap memiliki relevansi.

Salah satu pelajaran yang dapat dipetik adalah gaya komunikasi politik Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selama dua periode memimpin Indonesia, SBY dikenal memiliki gaya komunikasi yang relatif hati-hati, sistematis, dan mengedepankan pilihan kata. Ia kerap menyampaikan pandangan melalui narasi yang panjang dan argumentatif, bahkan ketika menghadapi kritik politik yang keras.

Tentu, gaya komunikasi tersebut tidak selalu berarti tanpa kelemahan. SBY juga pernah dikritik karena dianggap terlalu berhati-hati, lamban mengambil sikap, atau terlalu banyak menggunakan retorika. Namun, di tengah demokrasi yang semakin bising, ada satu hal yang tetap relevan untuk dipelajari: politik tidak harus selalu dikomunikasikan dengan kemarahan.

Era keterbukaan memang menuntut pejabat publik untuk lebih responsif. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dan menuntut transparansi.

Kritik terhadap pemerintah juga merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, keterbukaan tidak identik dengan kebebasan untuk mengumbar kata-kata tanpa tanggung jawab.

Di sinilah pentingnya membedakan antara komunikasi politik yang tegas dan komunikasi politik yang kasar. Ketegasan diperlukan ketika negara menghadapi persoalan serius. Akan tetapi, ketegasan tidak harus diwujudkan melalui penghinaan, pernyataan yang merendahkan, atau serangan personal.

Politisi hari ini hidup dalam ekosistem komunikasi yang jauh berbeda dengan era SBY. 

Media sosial membuat batas antara komunikasi resmi dan komunikasi personal semakin kabur. Satu unggahan dapat menjadi berita nasional. Satu kalimat yang disampaikan tanpa konteks dapat memicu kontroversi. Bahkan, potongan video beberapa detik dapat membentuk persepsi publik terhadap seseorang.

Karena itu, komunikasi politik membutuhkan kedewasaan baru. Politisi harus menyadari bahwa setiap kata memiliki konsekuensi.

Pernyataan seorang pejabat bukan sekadar opini pribadi, tetapi dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pelajaran dari komunikasi politik ala SBY bukan berarti Indonesia harus kembali pada model komunikasi masa lalu. Justru, yang perlu diambil adalah prinsipnya: kehati-hatian dalam berbicara, penghormatan terhadap lawan politik, kemampuan menjelaskan kebijakan, dan kesediaan membangun dialog dengan masyarakat.

Di era keterbukaan, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara keras. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menjelaskan persoalan dengan jernih, mengakui kesalahan ketika diperlukan, dan merespons kritik tanpa kehilangan martabat.

Demokrasi yang sehat membutuhkan perdebatan. Tetapi demokrasi tidak membutuhkan kebencian. Politik boleh keras dalam gagasan, tetapi tetap santun dalam komunikasi.

Pada akhirnya, komunikasi politik yang santun bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ia merupakan bentuk kematangan dalam berdemokrasi. Di tengah derasnya arus informasi, polarisasi, dan budaya viral, Indonesia justru membutuhkan kembali etika komunikasi politik yang menempatkan argumentasi di atas amarah dan substansi di atas sensasi.

Barangkali, inilah salah satu pembelajaran penting dari gaya komunikasi politik SBY, bahwa seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari apa yang ia putuskan, tetapi juga dari bagaimana ia berbicara kepada rakyatnya. Karena kata-kata seorang pemimpin dapat meredakan ketegangan, tetapi juga dapat memperbesar perpecahan.

Dalam demokrasi yang semakin terbuka, kesantunan bukan kemunduran. Kesantunan adalah cara menjaga agar keterbukaan tetap menjadi kekuatan demokrasi, bukan berubah menjadi ruang kebisingan yang kehilangan arah.

Editor : Redaksi