Sygma Research: Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT Butuh Solusi Taktis Sekaligus Strategis

Jakarta, JatimUPdate.id – Sygma Research and Consulting menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta pemulihan pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan langkah taktis, strategi jangka panjang, serta landasan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

Peneliti Lingkungan Sygma Research and Consulting, Jaka Suryatama, mengatakan kedua bencana tersebut memiliki karakter berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan pentingnya penguatan ketahanan masyarakat yang berkeadilan.

"Karhutla harus ditangani dengan kecepatan operasi, sementara gempa NTT membutuhkan kecepatan pemulihan. Namun, keduanya tidak boleh berhenti pada respons darurat. Negara harus masuk pada tahap pengurangan risiko, membangun ketahanan masyarakat, dan memastikan seluruh prosesnya mengedepankan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan ekologis," ujar Jaka, Jumat (21/8/2026).

Untuk karhutla, Sygma Research mendorong penguatan sistem early detection–rapid response serta pembentukan Kalimantan Fire Command Center sebagai pusat koordinasi lintas sektor yang mengintegrasikan data hotspot, kondisi cuaca, pemantauan lapangan, dan pengerahan sumber daya.

"Jangan menunggu api menjadi besar. Yang dibutuhkan bukan sekadar lebih banyak data hotspot, tetapi kemampuan mengubah data menjadi keputusan. Kalimantan Fire Command Center harus memastikan setiap hotspot segera diverifikasi, diklasifikasikan berdasarkan risiko, dan ditindak," katanya.

Menurut Jaka, solusi jangka panjang harus menyentuh akar persoalan melalui perbaikan tata kelola lahan yang adil dan berkelanjutan, restorasi gambut, pengelolaan tata air, pertanian tanpa bakar, dan penguatan desa rawan karhutla.

"Pengelolaan lahan yang adil berarti memberikan kepastian ruang kelola bagi masyarakat adat dan petani lokal, bukan sekadar membebankan larangan membakar tanpa memberikan alternatif solusi ekonomi. Kita butuh pendekatan yang transparan, menghentikan penyerobotan lahan gambut utuh, dan mendukung skema ekonomi hijau berbasis komunitas agar warga tidak terdesak secara ekonomi," tegasnya.

Sementara untuk NTT, pemerintah diminta memastikan penanganan pascagempa tidak berhenti pada bantuan darurat. BMKG mencatat gempa M7,7 pada 15 Agustus 2026 berpusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer dan sempat memicu peringatan dini tsunami.

"Gempa tidak bisa kita cegah. Tetapi korban dan kerusakan bisa dikurangi melalui bangunan yang aman, tata ruang yang tepat, sistem evakuasi, dan kesiapsiagaan masyarakat," kata Jaka.

Ia mendorong penerapan prinsip build back better yang inklusif dan berkeadilan, terutama dalam pembangunan kembali rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, serta infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan komunikasi.

"Prinsip pemulihan yang adil wajib menjamin bahwa kelompok paling rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas mendapatkan akses bantuan serta fasilitas hunian sementara maupun tetap secara cepat dan bermartabat. Pembangunan kembali tidak boleh menciptakan ketimpangan baru atau mengabaikan hak-hak warga terdampak," tambah Jaka.

Sygma Research menilai karhutla Kalimantan dan gempa NTT harus menjadi momentum perubahan paradigma kebencanaan, dari sekadar disaster response menuju disaster resilience yang berkelanjutan.

"Ukuran keberhasilan jangan hanya berapa banyak api yang dipadamkan atau rumah yang dibangun kembali. Ukurannya adalah seberapa besar risiko dan kerentanan masyarakat berhasil diturunkan secara adil, merata, dan bertahan untuk generasi mendatang," tegas Jaka.

Sygma Research mendorong integrasi early warning–early action, penguatan desa sebagai basis ketahanan bencana, pembangunan infrastruktur tahan bencana, penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan, serta peningkatan investasi pada pengurangan risiko.

"Karhutla Kalimantan membutuhkan ketahanan ekologis. NTT membutuhkan ketahanan sosial dan infrastruktur. Keduanya membutuhkan satu arah kebijakan yang padu: reduce vulnerability, increase resilience, and secure environmental justice," pungkasnya.

Editor : Yuris. T. Hidayat