Sygma Research: Tambahan Anggaran Karhutla Harus Menjadi Investasi Pencegahan, Bukan Sekadar Pemadaman

Jakarta, JatimUPdate.id – Sygma Research and Consulting mengapresiasi dan memperhatikan komitmen pemerintah bersama Komisi IV DPR RI dalam memperkuat sektor kehutanan melalui pembahasan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027.

Namun, lembaga ini mengingatkan bahwa efektivitas anggaran tidak ditentukan oleh besarnya dana yang dialokasikan, melainkan oleh kemampuan pemerintah membangun sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang modern, terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan.

Pada tahap awal pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027, Kementerian Kehutanan mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp6,23 triliun untuk memperkuat kelembagaan kehutanan di daerah, penambahan Polisi Kehutanan (Polhut), pencegahan dan pengendalian karhutla, rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat, pengentasan kemiskinan ekstrem di sekitar kawasan hutan, serta penguatan tata kelola kawasan hutan.

Setelah melalui pembahasan bersama Komisi IV DPR RI, usulan anggaran belanja tambahan kementerian kehutanan yang disetujui menjadi Rp4,688 triliun.

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan ke dalam tiga prioritas utama, yakni Rp1,746 triliun untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, Rp1,014 triliun untuk pemulihan kawasan hutan dan pengentasan kemiskinan ekstrem, serta Rp1,927 triliun untuk penguatan tata kelola kawasan hutan melalui pengadaan Polisi Kehutanan (Polhut). 

Peneliti Sygma Research and Consulting, Jaka Suryatama, menilai persetujuan tambahan anggaran tersebut merupakan momentum penting untuk melakukan transformasi kebijakan pengendalian karhutla di Indonesia.

"Kami mengapresiasi dan memperhatikan komitmen pemerintah dan DPR dalam memperkuat anggaran Kementerian Kehutanan. Namun, ukuran keberhasilannya bukanlah besarnya anggaran yang diserap, melainkan seberapa besar risiko kebakaran berhasil diturunkan. Setiap rupiah harus menghasilkan perlindungan nyata bagi hutan, masyarakat, dan keanekaragaman hayati." ujar Jaka.

Menurut Jaka, selama ini kebijakan pengendalian karhutla masih menunjukkan kecenderungan lebih besar pada fase tanggap darurat dibandingkan pengurangan risiko.

Akibatnya, negara kembali mengeluarkan biaya besar hampir setiap musim kemarau untuk pemadaman, penanganan kabut asap, hingga pemulihan kawasan terdampak.

"Respons darurat tetap harus diperkuat. Namun, jangan sampai sebagian besar sumber daya baru bergerak ketika api sudah membesar. Jika setiap tahun sebagian besar anggaran habis untuk memadamkan api, maka kita sedang membiayai akibat, bukan menyelesaikan penyebab. Negara perlu mulai membalik paradigma dengan memperbesar investasi pada pencegahan sehingga kebutuhan biaya penanggulangan dapat ditekan secara bertahap." tambah Jaka.

Sygma Research menilai Indonesia perlu menggeser paradigma dari firefighting menuju fire prevention, yakni menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama dalam kebijakan dan penganggaran.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Sygma Research mengusulkan pembangunan Sistem Nasional Pencegahan Karhutla Cerdas, yaitu sistem yang mengintegrasikan data satelit, informasi meteorologi BMKG, pemantauan hidrologi gambut, drone patroli, sensor berbasis Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), serta laporan patroli lapangan ke dalam satu pusat komando nasional.

"Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak komponen penting, mulai dari satelit, data cuaca, hingga kemampuan digital. Tantangannya adalah mengintegrasikan seluruh komponen tersebut menjadi satu sistem nasional yang mampu mendeteksi risiko, memverifikasi hotspot, dan menggerakkan respons lapangan dalam hitungan menit sebelum api berkembang menjadi kebakaran besar."

Sygma Research merekomendasikan agar investasi pengendalian karhutla tidak hanya difokuskan pada operasi darurat, tetapi juga diarahkan pada pembangunan sistem deteksi dini, restorasi gambut, penguatan kapasitas masyarakat, penelitian dan inovasi, pengembangan teknologi, serta peningkatan transparansi tata kelola anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Menurut Jaka, investasi teknologi harus dipandang sebagai investasi negara dalam pengurangan risiko bencana.

"Belanja pencegahan bukanlah biaya tambahan, melainkan investasi yang dapat mengurangi kebutuhan belanja pemadaman, rehabilitasi lingkungan, pelayanan kesehatan akibat ISPA, hingga kerugian ekonomi karena terganggunya transportasi, pendidikan, dan aktivitas masyarakat. Semakin baik sistem pencegahan dibangun, semakin kecil biaya yang harus ditanggung negara pada masa mendatang."

Selain teknologi, Sygma Research mendorong agar tambahan anggaran juga diarahkan untuk mempercepat restorasi gambut, rehabilitasi kawasan rawan kebakaran, penguatan Masyarakat Peduli Api, pendidikan lingkungan, riset dan inovasi, serta penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar.

"Pencegahan bukan hanya soal teknologi. Desa-desa rawan karhutla harus menjadi pusat ketahanan lingkungan melalui pelatihan, pendampingan, penyediaan peralatan, serta insentif bagi daerah yang mampu mempertahankan wilayahnya bebas kebakaran."

Dalam kajiannya yang berjudul Upaya Mitigasi dan Penanganan Karhutla di Indonesia, Sygma Research merekomendasikan enam pilar kebijakan, yaitu penguatan tata kelola, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, restorasi ekosistem, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi multipihak. Keenam pilar tersebut dipandang mampu membangun sistem pengendalian karhutla yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sygma Research juga mendorong pemerintah menerapkan penganggaran berbasis kinerja (outcome-based budgeting) sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari indikator yang nyata, seperti penurunan jumlah hotspot, berkurangnya luas area terbakar, membaiknya kualitas udara, menurunnya kasus ISPA, meningkatnya luas gambut yang direstorasi, serta meningkatnya kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan.

Selain itu, pemerintah didorong membangun Dashboard Nasional Pengendalian Karhutla yang dapat diakses publik untuk menampilkan informasi mengenai alokasi anggaran, lokasi program, perkembangan hotspot, capaian rehabilitasi, hingga evaluasi kinerja secara berkala.

"Transparansi merupakan fondasi tata kelola yang baik. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, apa target yang ingin dicapai, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan. Semakin terbuka prosesnya, semakin kuat pula akuntabilitas dan kepercayaan publik."

Menutup pernyataannya, Jaka menegaskan bahwa tambahan anggaran tahun 2027 harus menjadi titik awal perubahan kebijakan pengendalian karhutla di Indonesia.

"Indonesia memiliki seluruh modal untuk menjadi negara tropis dengan sistem pencegahan karhutla terbaik di dunia. Kita memiliki sumber daya manusia, teknologi, data satelit, kemampuan digital, dan kelembagaan yang terus berkembang. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian menjadikan pencegahan sebagai investasi utama. Ketika kebakaran tidak lagi menjadi bencana tahunan, itulah bukti bahwa anggaran negara benar-benar bekerja untuk melindungi masyarakat dan lingkungan," pungkas Jaka. (sof/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat