Targetkan Frontage Road Waru-Buduran Tuntas 2026, Tersisa Tiga Titik

avatar Imam Hambali
  • URL berhasil dicopy
Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Staf saat jumpa pers kala sidak proyek frontage di Buduran.
Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Staf saat jumpa pers kala sidak proyek frontage di Buduran.

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Bupati Sidoarjo Subandi meninjau langsung penataan rumah dinas PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan progres pembangunan Frontage Road Waru-Buduran, Kamis (15/10/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian proyek yang diharapkan mampu mendukung kelancaran arus lalu lintas di wilayah Sidoarjo.

Subandi optimistis pembangunan frontage road dari Waru, Lanudal, hingga Buduran dapat diselesaikan sesuai target.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama untuk menuntaskan persoalan lahan yang terdampak proyek.

"Alhamdulillah nanti mulai dari Waru, Lanudal, sampai Buduran, pada tahun ini selesai pembangunannya," kata Subandi.

Salah satu fokus peninjauan adalah kawasan bengkel di sisi timur yang berada di atas aset PT KAI. Pemkab Sidoarjo telah berulang kali berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut agar tidak menghambat pembangunan frontage road.

Menurut Subandi, keberadaan frontage road dapat menjadi alternatif akses jalan. Karena itu, kawasan di sisi timur perlu ditata agar lebih rapi dan tidak mengurangi estetika lingkungan.

"Karena sudah ada alternatif frontage road, nantinya yang difungsikan cukup frontage road ini saja. Sisi timur bisa dimanfaatkan untuk penataan lain sehingga kawasan terlihat lebih bagus," ujarnya.

Ia menilai bangunan yang terlalu dekat dengan badan jalan dapat mengurangi keindahan kawasan. Area tersebut, menurut dia, masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, seperti kios, selama tidak mengganggu fungsi jalan dan tetap tertata.

"Yang penting tidak mengganggu frontage road dan tetap tertata," tambahnya.

Selain penataan lahan, Subandi meminta pemindahan sejumlah fasilitas pendukung yang masih berada di area pekerjaan, termasuk tiang penerangan jalan umum (PJU). Pemindahan tersebut perlu segera dilakukan agar tidak menghambat proses pembangunan.

"Nanti akan langsung kami koordinasikan sambil pekerjaan berjalan," tegasnya.

Subandi juga memastikan persoalan teknis terkait jalur perlintasan sebidang (JPL) telah diperhitungkan dalam perencanaan detail engineering design (DED). Dengan demikian, keberadaan perlintasan kereta api diharapkan tidak mengganggu pembangunan frontage road di sisi jalan raya.

"Gambar dan perencanaannya sudah ada semua. Sehingga insya Allah tidak akan mengganggu frontage road yang berada di sisi jalan raya," jelasnya.

Ia berharap seluruh pihak, mulai dari kontraktor, pengawas proyek, pemerintah desa hingga Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA), terus menjaga koordinasi agar pekerjaan selesai sesuai jadwal kontrak.

"Mudah-mudahan dengan kebersamaan, kontraktornya bagus, pengawasannya bagus, ada perhatian dari pemerintah desa maupun Dinas PUBM SDA," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo, Mukhammad Machmud, mengatakan penyelesaian lahan yang terdampak pembangunan frontage road, termasuk yang berkaitan dengan aset PT KAI, hampir tuntas.

Pembongkaran bengkel di lokasi tersebut ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari.

Machmud menyebut masih ada tiga titik yang memerlukan penyelesaian di sepanjang jalur Waru hingga Buduran.

Ketiganya meliputi makam Desa Kedungrejo, lahan di sekitar masjid di wilayah Waru, serta area Stasiun Waru.

Menurut dia, seluruh titik tersebut diharapkan dapat diselesaikan tahun ini. Khusus lahan makam di Kedungrejo, persoalan lahannya disebut telah selesai, sedangkan pembangunan fisik terkait penataan makam direncanakan pada 2027.

Machmud juga menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan PT KAI untuk menentukan skema pengaturan perlintasan sebidang. Opsi yang dibahas, termasuk penggunaan lampu lalu lintas atau mekanisme lain, akan disesuaikan dengan hasil koordinasi teknis.

Pembahasan tersebut juga perlu mempertimbangkan rencana pembangunan jalur kereta api ganda (double track) di kawasan itu.

"Yang terpenting, semua persoalan dapat dituntaskan demi percepatan pembangunan frontage road untuk masyarakat," pungkasnya.(ih/yh)