Inovasi Pemkab Sidoarjo Naik Jadi 382, Subandi Soroti Pengangguran hingga Stunting

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Jumlah inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo meningkat dari 262 inovasi pada 2025 menjadi 382 inovasi pada 2026.

Meski demikian, Bupati Sidoarjo Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan inovasi yang dikembangkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Subandi saat memberikan sambutan dalam acara Apresiasi Kontributor Inovasi Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (15/10/2026).

Menurut Subandi, inovasi menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Perubahan pola kerja harus dilakukan agar pelayanan publik semakin berkualitas dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Kalau pola kerja kita masih sama, kita harus berubah dengan inovasi. Tetapi, inovasi itu harus berkelanjutan. Kita harus bekerja dengan hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Subandi.

Dia menegaskan, peningkatan jumlah inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan laporan administrasi. Setiap program harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Subandi juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Sidoarjo.

Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 6,49 persen, sedangkan angka kemiskinan mencapai 4,40 persen.

Selain itu, prevalensi stunting mengalami kenaikan dari 8,4 persen pada tahun sebelumnya menjadi 10,6 persen. Sementara itu, indeks lingkungan hidup Sidoarjo berada di angka 62,37.

“Inovasi ini harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Subandi meminta seluruh OPD terus mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perangkat daerah yang belum melaporkan inovasinya juga diminta segera melakukan evaluasi.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat tujuh perangkat daerah yang belum melaporkan inovasi.

Bupati berharap kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi agar seluruh perangkat daerah berpartisipasi dalam mendorong pembaruan pelayanan pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, Subandi turut menyoroti pelaksanaan kegiatan outdoor learning (ODL) di lingkungan sekolah.

Dia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo mengevaluasi kegiatan tersebut dan menghentikan sementara pelaksanaannya pada 2026. Kebijakan itu menyusul laporan mengenai kegiatan ODL yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan bagi sekolah maupun orang tua siswa.

“Saya minta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan,” ujarnya.

Subandi menekankan pentingnya kejelasan arahan dari dinas agar kegiatan pendidikan di luar sekolah tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan persoalan baru.

Persoalan stunting juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Subandi meminta penanganannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai OPD, Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani keluarga berencana, kecamatan, hingga pemerintah desa.

Menurut dia, pemerintah desa perlu berperan aktif mendukung penanganan stunting melalui penganggaran dalam APBDes sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan.

Subandi juga meminta Sekretaris Daerah melakukan pemetaan berbasis data untuk mengetahui penyebab persoalan serta menentukan langkah penanganan yang tepat.

“Masalah stunting ini, tolong semuanya ikut bergerak bersama-sama. Pak Sekda juga tolong lakukan pemetaan berbasis data untuk mengetahui persoalan di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Saya yakin jika semua ikut bergerak bersama pasti stunting akan turun,” tegasnya.

Dia berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat intervensi penanganan stunting sehingga kenaikan prevalensi yang terjadi tidak berlanjut.

Dalam acara tersebut, salah satu penerima apresiasi kontributor inovasi adalah Camat Krian, Kusdianto, melalui program Tali Asih.

Program ini menggalang donasi sukarela dari aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat kecamatan untuk membantu menyediakan alat bantu bagi warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Kusdianto menjelaskan, program tersebut berawal dari banyaknya warga yang membutuhkan alat bantu, sementara bantuan yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan.

“Dalam satu bulan, minimal kami bisa memberikan satu alat bantu. Bahkan, terkadang bisa sampai dua alat bantu. Donasi ini berasal dari ASN dan perangkat yang ingin membantu warga secara sukarela,” jelas Kusdianto.

Dia menambahkan, penggalangan donasi dilakukan tanpa paksaan. ASN dan perangkat kecamatan diberikan kesempatan untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing.

Kusdianto berharap program Tali Asih dapat melengkapi bantuan dari pemerintah kabupaten sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan warga yang memerlukan alat bantu.

“Tentunya bantuan yang diberikan itu saya harap dapat melengkapi program bantuan dari pemerintah kabupaten sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan warga,” ujarnya.(ih/yh))

Editor : Yuris. T. Hidayat