Prabowo Terima Menlu Singapura di Hambalang, DPR Soroti Kerja Sama Penanganan Karhutla
Jakarta, JatimUPdate.id - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung setelah pembicaraan bilateral kedua negara itu dinilai menunjukkan pentingnya komunikasi diplomatik di tingkat tertinggi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengungkapkan, pertemuan tersebut berlangsung atas permintaan pihak Singapura.
Namun, ia mengaku belum dapat memastikan agenda spesifik yang dibahas karena pertemuan berlangsung tertutup.
“Ini menunjukkan pentingnya komunikasi langsung pada tingkat kepemimpinan kedua negara,” kata Sukamta di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan Prabowo dan Vivian menjadi perhatian di tengah eratnya hubungan Indonesia dan Singapura dalam bidang ekonomi, investasi, pertahanan, serta stabilitas kawasan.
Meski demikian, belum ada penjelasan resmi yang mengungkap secara terperinci substansi pembicaraan kedua pihak.
Karena itu, pertemuan tersebut belum dapat dikaitkan dengan isu tertentu.
Penjelasan resmi mengenai agenda dan hasil pembicaraan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pertemuan itu menghasilkan kesepakatan strategis bagi kedua negara.
Di tengah belum jelasnya agenda pertemuan di Hambalang, Sukamta menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu isu penting dalam hubungan Indonesia dan Singapura.
Kedua negara sebelumnya telah menyepakati pembentukan satuan tugas bersama untuk menangani karhutla.
Menurut Sukamta, kerja sama tersebut perlu diperkuat, terutama dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
Penanganan karhutla, kata dia, tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu menelusuri keuntungan korporasi, transaksi keuangan, serta aliran dana perusahaan yang terlibat apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika aktivitas perusahaan melibatkan lebih dari satu negara. Perbedaan yurisdiksi dapat membuat proses penyelidikan dan penegakan hukum membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
“Di sinilah kerja sama Indonesia dan Singapura menjadi sangat relevan. Penegakan hukum terhadap korporasi yang beroperasi lintas negara membutuhkan pertukaran informasi, penelusuran transaksi keuangan, dan kerja sama pembuktian,” ujar Sukamta.
Meski demikian, Sukamta tidak menyebutkan bahwa karhutla menjadi agenda utama pertemuan Prabowo dan Vivian. Isu tersebut disampaikan sebagai salah satu bidang yang membutuhkan penguatan kerja sama bilateral.
Selain persoalan lingkungan, Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pertahanan.
Hubungan yang saling terhubung itu membuat komunikasi diplomatik menjadi penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mengantisipasi persoalan yang berpotensi memengaruhi kepentingan kedua negara.
Namun, kedekatan diplomatik perlu diikuti hasil konkret. Bagi Indonesia, kerja sama dengan negara tetangga harus tetap berlandaskan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan keuntungan bersama.
Sukamta menegaskan, penguatan hubungan bilateral tidak semestinya hanya diukur dari intensitas pertemuan pejabat atau komunikasi antarpemimpin.
Manfaat kerja sama bagi kepentingan nasional dan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.
“Bagi Indonesia, ukuran keberhasilan diplomasi bukan sekadar seberapa erat hubungan dengan negara lain, tetapi seberapa besar hubungan itu memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya diplomasi yang tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi berlanjut pada kebijakan dan kerja sama yang dapat dirasakan masyarakat.
Hingga kini, pokok pembicaraan Prabowo dan Vivian di Hambalang belum diungkap secara terperinci kepada publik. Penjelasan resmi mengenai agenda dan hasil pertemuan menjadi penting untuk mengukur makna strategis komunikasi tingkat tinggi tersebut.
Di tengah eratnya hubungan Indonesia dan Singapura, tantangan diplomasi bukan hanya menjaga hubungan baik, melainkan juga memastikan setiap kesepakatan mampu menjawab persoalan bersama dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat kedua negara.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
