Komisi A Bangga Surabaya Kembali jadi Ajang Pelaksanaan Event Nasional

Reporter : -
Komisi A Bangga Surabaya Kembali jadi Ajang Pelaksanaan Event Nasional
Arif Fathoni

Surabaya, JatimUPdate.id - Kota Surabaya kembali akan menjadi tempat pelaksanaan acara nasional, setelah puncak perayaan natal tahun 2023 dipusatkan di kota Surabaya, Kamis (depan Surabaya kembali akan menjadi lokasi puncak perayaan otonomi daerah (Otoda) Nasional yang akan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se Indonesia.

Dalam acara tersebut nantinya Walikota Surabaya akan menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemerintahan terbaik se Indonesia.

Baca Juga: Eri Cahyadi-Armuji Daftar Bacawali dan Bacawawali ke PAN Kota Surabaya 

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni Ketika ditemui mengatakan, pihaknya turut bersyukur atas kepercayaan pemerintah pusat menggelar even nasional di kota Surabaya, baik even puncak perayaan natal beberapa waktu lalu maupun even puncak perayaan otonomi daerah kamis besok.

“Walikota Surabaya Mas Eri Cahyadi membuat kerangka kebijakan yang membuat kota Surabaya tetap harmoni dibalik keberagaman suku dan agama, inilah yang membuat Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan terhadap Kota Surabaya untuk menggelar even-even pemerintahan nasional di Surabaya,” ujarnya, Senin (22/4).

Ketika disinggung mengenai penghargaan yang akan diterima Walikota dalam puncak Otoda Award dengan kategori penyelenggara pemerintahan terbaik, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini mengatakan, penghargaan tersebut merupakan kado hari raya idul fitri bagi seluruh Masyarakat Masyarakat Surabaya yang saat ini sedang merayakan hari kemenangan.

“Dimasa Walikota Surabaya Mas Eri Cahyadi, partisipasi Masyarakat untuk berkontribusi dalam pemerintahan terbuka lebar dan meningkat, ini kepiawaian kepemimpinan yang menjadi trade make beliau, sehingga penghargaan tersebut disamping untuk Mas Eri sendiri, juga apresiasi atas kolaborasi seluruh tokoh Masyarakat dan tokoh agama dengan Pemkot Surabaya, mudah-mudahan dapat dipertahankan dimasa masa yang akan datang, untuk itu saya terus dorong pentingnya keberlanjutan pemerintahan, ” paparnya.

Meski periode walikota dan wakil walikota kali ini hanya 3,5 tahun, lanjut Toni, Walikota Surabaya sudah meletakkan dasar pemerintahan yang berbasis pada system kerja baku yang menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan RPJMD, sehingga tidak ada lagi ego sectoral antar organisasi perangkat daerah yang membuat program tidak bisa terlaksana dengan baik 

Baca Juga: Pilwali Surabaya, Jika Bayu Direkom Golkar, Fathoni Mengaku Tidak Kecewa

“Kita lihat, seluruh kebijakan saat ini berlangsung dimulai dari hulu ke hilir, tidak berjalan sendiri-sendiri, salah satunya adalah soal penanganan stunting seluruh OPD bekerja secara kolaboratif sehingga mampu menurunkan angka stunting di kota Surabaya, ” jelasnya.

Diawal Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjabat, papar Toni, Pemkot Surabaya langsung bekerja keras menangani pandemi Covid yang melanda Surabaya dan Indonesia, sehingga APBD Surabaya dihabiskan untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga program kerja lain belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran

“Jadi efektif Walikota Surabaya hanya bisa merealisasikan program dalam 2 tahun anggaran saja dalam 1 periode, namun dalam periode singkat tersebut sudah banyak program kerakyatan yang telah terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat, salah satunya adalah hadirnya rumah sakit di Surabaya Timur yang akan beroperasi tahun ini, sehingga tidak ada lagi dikotomi layanan dasar Kesehatan terhadap warga Surabaya, ” tegasnya.

Baca Juga: Blak-blakan, Fathoni Sebut Pemasangan Baliho HJKS untuk Menaikkan Elektabilitas

Ketika disinggung mengenai keluhan pekerja tenaga kontrak di kota Surabaya, pria yang juga advokat ini mengatakan, Pemerintah pusat melalui Kemenpan RB memberikan teguran kepada Pemkot Surabaya agar melakukan rasionalisasi terhadap membengkaknya tenaga kontrak yang ada di kota Surabaya. 

Namun demikian, meskipun rekruitmen tersebut dilakukan oleh Pemimpin sebelumnya, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengambil jalan tengah agar warga Surabaya tetap bisa bekerja meski ada penyesuaian aturan mentri keuangan soal hak yang diterima, karena pemimpin bijak adalah Ketika datang dua persoalan dihadapanmu maka carilah yang madharatnya paling ringan 

“Kepala-kepala OPD mestinya bisa menjelaskan hal tersebut dilingkungan tenaga kontrak masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesimpulan oleh tenaga kontrak yang ada di Surabaya. ” pungkasnya.

Editor : Yuris P Hidayat