DPRD Bondowoso Sahkan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Reporter : -
DPRD Bondowoso Sahkan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
Rapat Paripurna DPRD Bondowoso

Bondowoso, JatimUPdate.id,- Pj Bupati Bondowoso hadiri rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati Bondowoso terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 dan persetujuan penetapan Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Gedung DPRD Kabupaten Bondowoso Jl. KH. R. As’ad Syamsul Arifin No. 100 Bondowoso, Senin (20/5/2024).

Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir dan dihadiri juga oleh jajaran Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga hadir beberapa anggota DPRD Kabupaten Bondowoso.

Baca Juga: Bupati Blitar Beri Jawaban Atas PU Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Dalam sambutan yang diberikan, PJ Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto mengatakan sesuai dengan ketentuan Raperda yang harus disampaikan dan dilampirkannya laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

“Kami informasikan bahwa laporan pemeriksaan oleh BPK atas laporan keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 mendapatkan opini tertinggi yaitu WTP (wajar tanpa pengecualian),” jelas Bambang.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja secara profesional dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Saya berharap, kita tidak berpuas diri, melainkan semakin meningkatkan kualitas kerja untuk mengelola keuangan daerah secara tertib dan akuntabel,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Bupati Bondowoso juga menyampaikan tentang persetujuan penetapan Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, bahwa penetapan ini merupakan wujud komitmen bersama antara DPRD Bondowoso dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk membangun Bondowoso lebih baik dan maju.

Baca Juga: Fraksi DPRD Kabupaten Blitar Tanggapi Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir, berharap Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk terus berupaya mengoptimalkan program-program yang efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan anggaran yang efisien.

“Kami harapkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berupaya mengoptimalkan program-program yang efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan anggaran yang efisien. Oleh karena itu perencanaan anggaran Kabupaten Bondowoso dalam mencapai sasaran pembangunan daerah tersebut harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta terukur,” ungkapnya.

Selain itu, Ketua DPRD menyampaikan tentang Persetujuan Penetapan Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Baca Juga: Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Blitar 2023 Diparipurnakan

"Ada Undang-undang pondok pesantren, setelah terbit PP kemudian diatur oleh Perda, hari ini sudah ditetapkan Perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren,” jelas Dhafir.

Dhafir juga menyebutkan, Perda fasilitasi penyelenggaraan Pesantren ini nantinya bisa menjadi payung hukum dalam proses pengembangan, pengelolaan, dan fasilitasi pesantren di Bondowoso ke depannya.

“Pesantren adalah kegiatan menuntut ilmu, artinya santri yang tidak menetap, diharapkan untuk memaksimalkan program insentif guru ngaji,” tambah Dhafir.(AR)

Editor : Nasirudin