Akademisi UNNES: Memperbaiki Demokrasi Perlu Adanya Partisipasi Aktif dari Semua Elemen Masyarakat
Semarang, JatimUPdate.id, 16 September 2024 – Akademisi muda sekaligus Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang (UNNES), Niswa Adlina Labiba, menyoroti semakin menyusutnya ruang kebebasan sipil di Indonesia yang berdampak berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Menurut Niswa, pembatasan kebebasan sipil berpotensi menimbulkan krisis legitimasi yang melemahkan otoritas negara.
“Kita sebagai rakyat menginginkan demokrasi yang sehat. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) perlu menjadi perhatian khusus untuk menciptakan demokrasi yang sehat,” ungkap Niswa. Ia menambahkan bahwa intervensi yang bersifat represif pemerintah dapat menghambat pertumbuhan ide, gagasan, serta inovasi yang sangat penting bagi kemajuan negara.
Niswa mengungkapkan kekhawatiran bahwa pembatasan kebebasan sipil, seperti hak pers dan hak demonstrasi, serta hak kebebasan berekspresi lainnya dapat mengakibatkan aktivis, akademisi, serta organisasi masyarakat merasa terancam dalam menyampaikan kritik.
“Kritik yang bersifat konstruktif justru baik bagi kemajuan negara, namun ketika kebebasan itu ditekan, dialog antara rakyat dan pemerintah menjadi semakin jauh,” tegasnya.
Niswa juga menyoroti dampak dari pembatasan kebebasan sipil dapat menimbulkan polarisasi, ketegangan sosial yang berkepanjangan, bahkan bisa terjadi konflik yang tidak kunjung usai antara rakyat dengan pemerintah. menurut Dia hal tersebut dapat menurunkan kualitas demokrasi yang kemudian bisa membuat dialog antara rakyat dengan pemerintah menjadi semakin jauh.
Dalam pandangannya, memperkuat pondasi demokrasi harus dimulai dari penghormatan terhadap kebebasan sipil dan transparansi pemerintah. Selain itu, mendorong dialog yang sehat antara rakyat dan pemerintah dinilai sebagai langkah penting.
“Upaya memperbaiki demokrasi tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi perlu partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya. Niswa juga menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat, LSM, akademisi, dan media dalam penguatan demokrasi.
“Reformasi terhadap lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum sangat penting agar mereka menjadi lebih independen dan terhindar dari intervensi politik supaya dapat menghindari adanya penyalahgunaan wewenang sehingga dapat menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan” imbuhnya.
Terakhir, ia menggarisbawahi bahwa media digital memiliki potensi besar untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat. Melalui platform digital, pemerintah dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan anak muda. “Media digital dapat menjadi ruang dialog baru yang lebih inklusif antara masyarakat dan pemerintah,” tutup Niswa. (*)
Editor : Redaksi
