Anggota Pansus Pilkada DPRD Jember Pertanyakan Kebijakan Sekda Jember Tunda Bansos Guru Ngaji
Jember, JatimUPdate.id - Kebijakan Sekda Jember Hadi Sasmito yang menunda pencairan honor Guru Ngaji, dipertanyakan anggota Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Jember.
Pernyataan itu disampaikan Anggota Pansus Pilkada DPRD Jember Chandra Arifiyanto, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama OPD Pemkab Jember, di ruang Banmus DPRD Kabupaten Jember, pada Kamis (7/11/2024).
"Kami menanyakan tentang Pernyataaan Sekda Kabupaten Jember bahwa Dana hibah, Bansos dan Program Berbasis Kemasyarakatan di hentikan sementara," kata Chanda kepada media ini, melalui jaringan WhatsApp nya.
Sikap Sekda Jember, semakin jelas dengan ditindak lanjuti mengundang secara khusus OPD, pada tanggal 14 Oktober 2024.
"Maka Kami mempertanyakan Atas dasar Apa kebijakan Sekda Jember itu dilakukan," ujarnya.
Legislator PDI Perjuangan itu menyebut bahwa Kepala Inspektorat Ratno Cahyadi Sembodo, secara tegas menyatakan, tidak ada Surat dari KPK tentang pelarangan Penyaluran bansos dan program kemasyarakatan.
"Karenanya, kami juga menyesalkan bahwa Bansos dan program kemasyarakatan yang sudah dianggarkan di APBD terhambat karena ada penghentian Sementara oleh Sekda," tegasnya.
Sikap Sekda Jember itu, kata Chandra, juga menunjukan bahwa perencanaan anggaran OPD tidak di lakukan secara baik.
"Karena mereka baru akan menyalurkan Bansos, Hibah guru ngaji dan Program Kemasyarakat pada Awal Desember, sehingga menyebabkan serapan anggaran sangat rendah," ujarnya.
Situasi Jember kian diperburuk dengan ditahannya Hadi Sasmito oleh Polda Jatim, terkait dengan dugaan korupsi Pengadaan Papan Iklan Billboard, hingga menyebabkan kerugian negara milyaran rupiah.
Padahal, pada bulan Nopember 2024 sedang dilakukan pembahasan RAPBD 2025, sedangkan Hadi Sasmito juga bertindak selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Jember.
"Kami juga belum mengetahui siapa pengganti Sekda (Hadi Sasmito)," katanya.
Pada saat RDP, Pansus Pilkada DPRD Jember juuga meminta komitmen OPD untuk menghimbau dilingkungan kerjanya untuk bersikap netral pada saat Pilkada 2024.
"Mereka menyatakan kesanggupannya," pungkasnya. (MMT).
Editor : Miftahul Rachman
