Bambang Haryo Kritisi BMKG Atas Analisis Dampak Erupsi Lewotobi
Jakarta, JatimUPdate.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyampaikan kritik tajam terhadap Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) atas analisis mereka mengenai dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki. Menurutnya, pernyataan BMKG yang menyebut bahwa erupsi tersebut berdampak hingga ke wilayah Bali dan Lombok tidak akurat.
“Letusan Gunung Lewotobi itu tidak berdampak ke Bali dan Lombok karena posisi geografis dan arah angin yang saat ini bergerak dari barat ke timur,” ungkap Bambang, Kamis (14/11/2024). “Ini sudah terbukti, tidak ada abu vulkanik yang mencapai kedua wilayah itu,” tambahnya.
Baca Juga: Gerindra Surabaya: Becak Listrik Prabowo untuk Tukang Becak Usia 55 Tahun ke Atas
Bambang menjelaskan bahwa arah angin di Indonesia pada November hingga Februari memang bergerak dari barat ke timur, sehingga wilayah yang terkena dampak abu vulkanik adalah daerah timur dari Lewotobi, bukan Bali dan Lombok yang terletak di sebelah barat.
“Bahkan, Kupang yang berada di selatan Lewotobi hanya terdampak sedikit, apalagi Bali dan Lombok yang berada di sebelah barat,” tegas Bambang, yang juga memiliki armada laut yang memantau arah angin di kawasan NTT.
Baca Juga: Dianggap Terlalu Dini, Gerindra Surabaya Ogah Bahas Pilwali Mendatang
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kesalahan informasi BMKG dapat merugikan sektor pariwisata. “Informasi yang tidak akurat ini bisa membuat wisatawan takut berkunjung ke Bali dan Lombok. Padahal BMKG sudah memiliki anggaran dan sarana pemantauan yang cukup besar,” jelasnya.
Bambang juga mengkritik kesalahan BMKG lainnya, seperti ketidakakuratan ramalan cuaca yang berdampak pada sektor pertanian, nelayan, dan transportasi. “Kalau BMKG merasa tidak mampu, sebaiknya mengutip data dari badan pemantau cuaca Singapura, Australia, atau Amerika,” sarannya.
Baca Juga: Usai Retret Kader di Trawas, Ini Langkah Gerindra Surabaya Songsong Pemilu 2029
Ia menyoroti bahwa BMKG telah menerima anggaran sebesar Rp2,769 triliun yang seharusnya cukup untuk memberikan informasi yang akurat. “Anggaran besar ini seharusnya mampu meningkatkan kompetensi SDM agar data yang diberikan tidak menyesatkan masyarakat,” ujarnya.
Merespons kritik tersebut, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa BMKG telah melakukan klarifikasi berdasarkan data dari VAAC Darwin yang menunjukkan abu vulkanik hanya berdampak di wilayah NTT sebelah barat (*).
Editor : Redaksi
