Surabaya,JatimUPdate.id - Pakar politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ken Bimo Sultoni menyoroti perbedaan pendekatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemkot Surabaya merespons arus urbanisasi.
Menurutnya, kedua daerah menunjukkan model tata kelola yang berbeda menyikapi lonjakan pendatang pasca Lebaran.
Baca juga: 14 Ton Daging Ayam Asal Surabaya Ditolak di Papua: DPRD Berang, Pemkot Malah Tidak TahuÂ
“Ini menarik, ada perbedaan pendekatan antara Surabaya dan Jakarta dalam merespons arus balik dan urbanisasi,” kata Bimo, kepada Jatimupdate.id, Rabu (25/3).
Ia menjelaskan, Jakarta cenderung menggunakan pendekatan yang lebih terbuka terhadap pendatang.
Bahkan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan melakukan operasi yustisi dan tetap menerima pendatang.
“Kontrolnya lebih soft regulation, berupa imbauan dan kesiapan individu untuk melihat peluang kerja,” tambahnya.
Sementara, Pemkot Surabaya dinilai menggunakan pendekatan yang lebih regulatif dan administratif.
“Surabaya cenderung menggunakan operasi yustisi dan screening untuk menyaring pendatang,” jelasnya.
Bimo menganggap perbedaan tersebut dipengaruhi karakter masing-masing kota.
Jakarta beber dia, kota global yang sejak awal menjadi magnet mobilitas nasional bahkan internasional.
Sedangkan Surabaya lebih berperan sebagai kota regional di Jawa Timur yang cenderung menjaga stabilitas internal.
“Secara politik sulit membatasi arus masuk ke Jakarta. Surabaya lebih menjaga stabilitas wilayahnya, sehingga pendekatannya lebih regulatif,” urai Ken Bimo Sultoni.
Melansir RRI Pemprov DKI Jakarta menegaskan terbuka bagi siapa pun yang ingin datang mencari peluang hidup di ibu kota. Pramono memastikan tidak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru.
“Jakarta tetap akan terbuka bagi siapa pun. Sehingga saya tidak akan memerintahkan untuk mengadakan yustisi ataupun screening untuk itu,” kata Pramono.
Baca juga: 'Pekerjaan Jelas' yang Tak Jelas: Atur Urbanisasi Jangan Langgar Hak Warga
Sementara Pemkot Surabaya menyiapkan langkah pengawasan terhadap potensi meningkatnya urbanisasi pasca Lebaran 2026.
Pemkot akan menggelar operasi yustisi terhadap pendatang baru yang masuk ke Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan pemkot akan memantau setiap warga yang datang ke Surabaya, termasuk memastikan pekerjaan serta sumber penghasilannya.
“Kalau tidak memiliki pekerjaan yang jelas, tentu akan kami pertimbangkan untuk tidak masuk ke Surabaya,” kata Eri
Editor : Yoyok Ajar