JatimUPdate.id - Politik monyet itu istilah kasarnya buat politik yang rusuh, rebutan pisang, dan nggak ada substansi.
Kalau dikaitkan sama obrolan DKS. Kebudayaan tadi, nyambung banget. Kenapa saya katakan nyambung,
Baca juga: Perpaduan Antara Seniman visioner dan Tersetruktur
Ciri-ciri politik monyet di ranah kesenian/kebudayaan:
1. Rebutan pisang = rebutan anggaran & posisi
Transformasi DKS ke Kebudayaan buka lahan baru: ada jabatan baru, proyek festival baru, anggaran gede. Akhirnya yang ribut bukan “mau bawa seni Surabaya ke mana”, tapi “siapa dapat jatah ketua, siapa dapat tender EO”.
Fisiknya: rapat-rapat, SK baru, struktur baru. Ruhnya: seniman tetep gigit jari.
2. Lompat-lompat cabang = gonta-ganti kebijakan.
Monyet kalau liat pisang di pohon lain langsung loncat. Politiknya juga gitu. Hari ini bilang “kita fokus pelestarian ludruk”, besok ganti wali kota langsung jadi “kita fokus city branding lewat mural”.Nggak ada pakem, nggak ada cetak biru 20 tahun. Semua tergantung siapa lagi pegang pisang.
3. Saling lempar kotoran = saling jegal
Yang kritik transformasi DKS dibilang “anti-perubahan”. Yang dukung dibilang “penjilat proyek”. Debatnya nggak lagi soal konsep kebudayaan, tapi hasilnya: energi habis buat ribut, bukan buat ngurus seniman yang pementasan aja masih sewa gedung.
4. Meniru tanpa mikir “post-mod salah kaprah” versi politik
Lihat Jakarta punya Dinas Kebudayaan gede, Surabaya ikut-ikutan lebur DKS. Lihat Bandung punya art space bikin juga tanpa ngitung
ekosistem.
Kayak monyet liat manusia pake kacamata, dia ikut pake tapi kebalik. Niatnya renaissance, jadinya sirkus.
Akibatnya buat kesenian = kemunduran fisik
DKS ditransformasi lewat politik monyet
- Fisiknya: Nama lembaga baru, logo baru, kantor direnov, seremonial gunting pita.
- Ruhnya: Seniman ludruk Cak Markeso tetep latihan di gang sempit. Penulis Surabaya tetep nggak punya literary fund. Teater independen tetep bayar pajak tontonan 15%.
Jadi transformasinya cuma jadi cosplay kebudayaan. Gedungnya gede, isinya kopong.
Bedaikan sama politik negarawan:
1. Monyet: Mikir periode jabatan 5 tahun. “Yang penting keliatan kerja”.
2. Negarawan: Mikir 50 tahun. “Surabaya 50 tahun lagi mau dikenal karena apa? Arek culture? Ludruk? Atau cuma mall?”
Kalau DKS mau dijadikan beneran renaissance, harus lepas dari politik monyet dulu. Caranya:
1. Pakem dulu: Bikin grand design kebudayaan Surabaya 25 tahun, disepakati DPRD + seniman. Jadi ganti wali kota pun nggak loncat-loncat.
2. Pisang dibagi adil: Dana abadi kesenian, 2% APBD buat seni. Biar nggak rebutan tiap tahun.
3. Nggak lempar kotoran: Kritik ke karya, bukan ke orang. Yang nggak setuju diajak rembug, bukan dimusuhin.
"Politik dagang monyet" itu istilah yang lebih nylekit dari "politik monyet".
Kalau "politik monyet" artinya rusuh rebutan pisang,
"Politik dagang monyet" artinya monyetnya sengaja dipelihara, dilatih, lalu dijual buat cari untung.
Artinya dalam konteks DKS (Kebudayaan) :
Baca juga: Seni Berkhianat
1. Kesenian dijadiin "monyet dagangan"
Seniman dan budayawan diperlakukan kayak topeng monyet: disuruh nari, dipakaikan baju lucu, disuruh ngamen di acara seremonial. Selesai acara dikasih pisang alias honor 300rb.
Tapi yang jualan "sirkus monyet" ini dapat untung gede: proyek miliaran, citra "peduli budaya", foto sama pejabat.
Contoh konkret:
Festival Kebudayaan anggaran 5M. Yang tampil ludruk & tari remo dikasih 2 juta per grup. EO & vendor panggung habis 4,5M. Monyetnya capek, dalangnya yang kaya.
2. Isu kebudayaan cuma buat "dagang"
Transformasi DKS ke lembaga Kebudayaan bukan karena mikir 50 tahun ke depan. Tapi karena "kebudayaan" lagi laku dijual:
- Dagang ke pusat: "Kami udah punya Dinas Kebudayaan lho" ujungnya biar dapat DAK.
- Dagang ke investor: "Surabaya kota budaya" ujungnys biar properti dan wisata laku.
- Dagang ke pemilih: Bikin event kolosal jelang pemilu ujumgnya biar keliatan merakyat.
Kebudayaannya sendiri? Nggak diurus. Yang penting bungkusnya "kebudayaan" laku dijual.
3. Senimannya dilatih jadi monyet penurut
Sistemnya dibikin biar seniman nggak bisa kritik. Mau dapat dana hibah? Harus nurut tema dari dinas. Mau tampil di event kota? Naskahnya harus disensor "jangan nyindir".
Baca juga: Saatnya Surabaya Menjadi Panggung Kita Bersama
Lama-lama seniman berubah dari "taji masyarakat" jadi "monyet penurut". Nggak berani ngegonggong, takut pisangnya nggak dikasih.
Akhirnya yang lahir bukan renaissance, tapi sirkus.
- Fisiknya: Panggung megah, event tiap minggu, medsos rame.
- Ruhnya : Seni kritis mati. Ludruk nggak boleh lagi lakon "Sarip Tambak Oso". Teater nggak boleh angkat isu gusuran. Semua harus "happy" dan "instagramable".
Bedanya sama politik kebudayaan yang bener:
Politik Dagang Monyet Politik Kebudayaan Negarawan
Seniman = komoditas Seniman. = mitra berpikir
Event = etalase citra Event = ruang dialektika
Anggaran = bancakan Anggaran = investasi 20 tahun
Ukuran sukses = viral Ukuran sukses = lahir maestro baru
Jadi kalau kita bilang transformasi DKS rawan "politik dagang monyet" artinya kita khawatir: DKS dilebur bukan buat menguatkanl ekosistem seni, tapi buat memudahkan jualan "Surabaya Berbudaya" ke sponsor dan pemilih. Seniman cuma jadi pajangan.
Bener nggak? (*)
Editor : Redaksi