Surabaya, JatimUPdate.id – Berbagai capaian strategis dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan.
Mulai dari penguatan ketahanan pangan, program sosial, pembangunan sumber daya manusia, hingga penegakan hukum dan pengelolaan ekonomi nasional, berbagai kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Baca juga: Cendekiawan Muda Bangkalan Soroti Program Prabowo–Gibran: Lanjutkan yang Baik, Benahi yang Kurang
Ketua Baladhika Karya Jawa Timur, Sumardi, S.H., M.H., mengapresiasi sejumlah langkah strategis yang telah dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta kebijakan penguatan kemandirian nasional merupakan capaian yang patut mendapat perhatian.
“Kami mengapresiasi berbagai langkah dan kebijakan strategis yang telah dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir. Sejumlah program menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” ujar Sumardi pada Kamis, (15/10/2026).
Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah penguatan ketahanan pangan nasional.
Pemerintah menyampaikan keberhasilan mencapai swasembada pangan untuk sejumlah komoditas utama, peningkatan produksi beras dan jagung, serta penguatan cadangan beras nasional yang diklaim mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Sumardi menilai, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian bangsa, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Menurutnya, ketahanan pangan harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Penguatan ketahanan pangan merupakan langkah strategis bagi Indonesia. Upaya meningkatkan produksi dalam negeri dan menjaga ketersediaan cadangan pangan patut diapresiasi karena menjadi fondasi penting bagi kemandirian bangsa. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani,” jelasnya.
Di sektor energi, Sumardi turut memberikan perhatian terhadap pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit, termasuk program B50.
Kebijakan pemanfaatan sumber daya domestik tersebut dinilai memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada impor solar, serta meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.
Menurutnya, pemanfaatan potensi sumber daya nasional merupakan langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi.
Ia berharap pengembangan energi alternatif terus didorong dengan memperhatikan kesiapan industri, keberlanjutan, dan efektivitas pelaksanaannya.
Apresiasi juga disampaikan terhadap berbagai program yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, serta digitalisasi fasilitas pendidikan dinilai sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.
“Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan digitalisasi pendidikan patut diapresiasi karena menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaannya tentu harus terus diperkuat agar semakin tepat sasaran dan berkualitas,” kata Sumardi.
Selain itu, ia menilai langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran dan menyederhanakan regulasi menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi serta penertiban lahan perkebunan sawit ilegal juga menjadi bagian dari kebijakan yang perlu dikawal agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
Dalam pandangannya, efisiensi anggaran memiliki arti penting apabila mampu mendorong penggunaan sumber daya negara secara lebih efektif dan mendukung program prioritas.
Sementara itu, penyederhanaan regulasi diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pada bidang pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara, Sumardi mengapresiasi upaya penguatan penegakan hukum, optimalisasi penerimaan negara, serta penertiban kawasan hutan yang bermasalah.
Ia menilai langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga kekayaan negara dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Prabowo Lantik 9 Pejabat di Istana, Maruli Simanjuntak Jadi Wakil Panglima TNI
“Upaya memperkuat penegakan hukum dan menjaga aset negara merupakan bagian penting dari pembangunan. Kami berharap langkah tersebut terus berlanjut secara konsisten, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya.
Sumardi menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut perlu menjadi landasan untuk melanjutkan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Apresiasi terhadap kinerja pemerintah, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan evaluasi agar kebijakan yang telah berjalan dapat semakin optimal.
“Dua tahun pemerintahan ini menjadi momentum untuk melihat berbagai langkah strategis yang telah dilakukan. Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Harapannya, capaian tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkas Ketua Baladhika Karya Jawa Timur, Sumardi, S.H., M.H.
Selaras dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, kader Golkar, dimana Baladhika Karya merupakan berafiliasi dengan SOKSI, salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, Sumardi akan mendukung dan menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta mengingatkan masyarakat untuk menyikapi kritik secara dewasa dan tidak mudah terpengaruh informasi media sosial yang belum terverifikasi.
Sumardi juga mendorong pada internal organisasi untuk memperkuat konsolidasi, menyerap aspirasi masyarakat, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah maupun nasional.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program perumahan rakyat, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk perbaikan rumah tidak layak huni demi pertumbuhan Indonesia agar semakin cepat meningkat di kondisi perekonomian yang penuh tantangan saat ini. (roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat