Nurdin Halid Desak Pertamina Transparan Soal Motor Brebet

Jakarta, JatimUPdate.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, meminta PT Pertamina (Persero) bersikap transparan dan responsif dalam menanggapi fenomena motor brebet massal yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur setelah pengisian bahan bakar jenis Pertalite.

Fenomena ini mencuat setelah ratusan pengendara di Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan melaporkan sepeda motor mereka mendadak brebet hingga mogok usai mengisi Pertalite di SPBU. Kasus tersebut memunculkan kekhawatiran publik terhadap kualitas BBM bersubsidi serta efektivitas pengawasan distribusi di lapangan.

“Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” ujar Nurdin di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurutnya, kasus ini menjadi peringatan penting bagi Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu dan transparansi informasi publik. Ia mendesak Pertamina Patra Niaga segera merampungkan investigasi dan membuka hasil uji laboratorium BBM kepada masyarakat secara terbuka.

Sejak pekan lalu, Pertamina telah menurunkan tim investigasi, membuka posko aduan masyarakat, serta mengambil sampel BBM di sejumlah titik untuk pengujian laboratorium. Meski begitu, hingga kini belum ada hasil resmi yang menyimpulkan adanya kelainan dalam produk Pertalite.

Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala motor brebet bisa dipicu kadar oktan yang tidak sesuai atau kontaminasi air pada bahan bakar. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui hasil uji laboratorium resmi.

Nurdin juga meminta masyarakat tidak mengaitkan insiden ini dengan rencana penambahan etanol dalam bahan bakar yang tengah dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.

“Kebijakan etanol masih dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nurdin menilai langkah Bahlil dalam mendorong inovasi energi terbarukan merupakan bagian dari visi besar menuju kemandirian energi nasional. Ia menegaskan bahwa kasus ini murni terkait operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM.

“Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih. DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional,” pungkas Nurdin (*)

Editor : Yoyok Ajar