Polemik Penutupan Ritel Modern Karena Keberadaan KDMP
Wamendes Tegaskan Tak Tutup Ritel Modern, Koperasi Desa Lebih Unggul Darinya
Jakarta, JatimUPdate.id - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, memastikan tidak ada rencana penutupan ritel modern yang sudah beroperasi di desa-desa Indonesia.
Namun, melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemerintah berharap tidak ada lagi tambahan toko ritel baru di wilayah desa.
“Yang sudah berjalan sesuai ketentuan dan peraturan silakan tetap beroperasi. Kami tidak ingin mematikan ritel yang ada,” tegas Ahmad Riza Patria dalam Podcast Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (26/2/2026), yang dikutip Redaksi JatimUPdate.id Minggu (14/03/2026).
Wamendes menjelaskan, fokus utama pemerintah adalah mendorong masyarakat desa menjadi pelaku dan penggerak usaha, bukan sekadar konsumen.
Hal ini dilakukan lewat penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) desa.
“Hadirnya koperasi desa adalah ekonomi rakyat yang menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kami berharap dengan koperasi desa, produktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat,” tambahnya.
Menurut Ahmad Riza, koperasi desa dapat bekerja sama dengan BUMDes untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
Misalnya, BUMDes dapat memproduksi hasil pertanian seperti tanaman hidroponik, buah, sayur mayur, dan ternak yang kemudian dipasarkan melalui koperasi desa.
Saat ini, pembangunan 30.000 koperasi desa tengah berlangsung dari target 81.000 unit di seluruh Indonesia.
Proses ini juga melibatkan penguatan sumber daya manusia dan digitalisasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga serta menyerap produk lokal, sehingga berbeda dengan konsep ritel modern.
Lebih dari 80.000 koperasi sudah berbadan hukum, dengan sekitar 30.000 koperasi sedang dalam tahap pembangunan atau pengembangan.
“Kami sedang mempersiapkan lahan strategis di desa dengan luas sekitar 1.000 meter persegi dan bangunan seluas 600 meter persegi. Di sana akan dibangun kantor dan gerai koperasi,” ujar Wamendes.
Selain itu, tahap pembangunan juga mencakup persiapan digitalisasi, peningkatan SDM, penyusunan modul, hingga penyediaan barang yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
“Kami ingin masyarakat mampu menghadirkan kearifan lokal di desa-desa, dan produk-produk lokal dapat dipasarkan melalui koperasi desa,” harapnya.
Ahmad Riza menekankan bahwa koperasi desa merah putih berbeda dengan ritel modern yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
“Koperasi desa menyediakan kebutuhan dasar seperti sembako, kebutuhan peternakan, LPG, dan lain-lain. Di dalam koperasi juga ada apotik, klinik, dan cold storage. Produk yang disediakan lebih sedikit tapi fokus pada kebutuhan utama masyarakat desa,” jelasnya.
Keunggulan utama koperasi adalah kemampuannya menyerap produk-produk lokal desa, yang tidak selalu dilakukan oleh ritel modern.
Kemendes PDT juga mendorong BUMDes menghasilkan produk unggulan yang dapat mendukung kegiatan koperasi desa.
Hingga saat ini, sudah lebih dari 800 desa yang berhasil mengekspor hasil usaha mereka ke luar negeri, dengan target 2.000 desa melakukan ekspor pada tahun ini.
“BUMDes akan menjadi motor penggerak yang menciptakan produk unggulan desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekspor,” ujar Ahmad Riza.
Ke depan, pengembangan koperasi desa juga akan didukung fasilitas logistik seperti truk, pickup, dan kendaraan roda tiga untuk memperlancar distribusi produk.
Pemerintah melalui Kemendes PDT dan Wamendes Ahmad Riza Patria menegaskan komitmen memperkuat ekonomi desa dengan membangun ekosistem koperasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan UMKM lokal.
Pendekatan ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara keberadaan ritel modern dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa. (dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat