Republik di Persimpangan Anggaran

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Di panggung politik, janji adalah kompas; namun dalam ruang anggaran, angka adalah jangkar. Memasuki kuartal kedua tahun 2026, Indonesia berada pada titik krusial di mana ambisi besar mulai berbenturan dengan dinding tebal realitas ekonomi. Diskusi hangat di ruang publik menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi dilema "realisme fiskal" yang tidak bisa ditawar lagi.

Ada satu fakta yang sering luput dari narasi optimistis: beban pembayaran utang kita kini telah menyentuh angka 51�ri total pendapatan negara (revenue). Angka ini jauh melampaui batas aman debt service ratio yang idealnya berada di kisaran 25-30%.

Kekeliruan umum adalah melihat utang hanya dari rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, negara tidak membayar cicilan utang dengan PDB, melainkan dengan pendapatan pajak dan PNBP yang masuk ke kas negara. 

Mengingat tax ratio Indonesia masih jauh lebih kecil dibanding negara tetangga, beban 51% ini adalah alarm nyaring. Ketika separuh "pendapatan" negara habis hanya untuk membayar bunga dan cicilan, ruang untuk membiayai impian publik menjadi sangat sempit.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah mercusuar kampanye yang kini diuji daya tahannya. Secara politik, memangkasnya adalah langkah sensitif. Namun secara teknis, memaksakan skala penuh ditengah pendapatan yang terbatas adalah pertaruhan besar dan berisiko. 
Saran para ekonom untuk melakukan penajaman target sasaran (fokus pada daerah 3T dan kelompok paling rentan) adalah jalan tengah yang paling rasional. Kritik terhadap MBG bukan berarti anti-kesejahteraan, melainkan peringatan agar program mulia ini tidak melumpuhkan sektor fundamental lain, seperti pendidikan dan kesehatan, yang anggarannya mulai "terperas". 

Langkah peluncuran puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga memicu tanya. Meski tujuannya mulia, pengalaman pada proyek percontohan menunjukkan bahwa pengelolaan yang tidak profesional hanya akan menambah beban subsidi baru. Sementara itu, rakyat di akar rumput sedang dalam mode "bertahan". Penurunan porsi konsumsi rumah tangga ke angka 72,3% menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menabung karena cemas akan masa depan.

Solusi jangka panjang tidak hanya terletak pada pemangkasan belanja, tetapi pada keberhasilan reformasi pendapatan negara. Kita butuh kejujuran untuk mengakui bahwa kemakmuran tidak bisa dibangun di atas fondasi utang yang kian mencekik pendapatan.

Kebijakan yang sejati tidak lahir dari keberanian memaksakan janji, melainkan dari kejujuran untuk mengakui keterbatasan; karena nakhoda yang tangguh tidak akan menambah layar saat badai tiba, melainkan memperkuat jangkar agar kapal tidak karam.

Sesuai dengan semangat ‘Eling lan Waspada’, pemimpin yang bijak adalah ia yang mampu mendengar rintihan data di tengah riuhnya sorak-sorai janji. Sebab, kemakmuran bukan dibangun di atas tumpukan utang, melainkan di atas fondasi kemandirian yang kokoh dan terukur. (*)

Editor : Redaksi