Antara Otoritas Ilmiah dan Seruan Jalanan: Membaca Saiful Mujani di Tengah Gaduh Politik
Oleh: Rio Rolis
Reporter JatimUPdate.id
Mantan asisten kordinator area Lembaga survei Indonesia wilayah Jawa Timur
Blitar, JatimUPdate.id - Jagat media sosial kembali gaduh. Potongan video ceramah Saiful Mujani beredar luas dan memantik perdebatan.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” sekaligus Halal Bihalal di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, pada akhir Maret 2026.
Yang menarik, substansi kritik yang disampaikan sebenarnya tidak sepenuhnya baru. Nada serupa—bahkan dengan diksi yang sama kerasnya—pernah disuarakan oleh Ferry Amsari maupun Islah Bahrawi. Namun, mengapa pernyataan Saiful Mujani terasa lebih menggelegar?
Jawabannya terletak pada dua hal: kejelasan pesan dan bobot otoritas.
Pertama, soal kejelasan pesan. Ferry Amsari cenderung mendorong jalur konstitusional melalui mekanisme impeachment—sebuah pendekatan yang, meskipun keras, tetap berada dalam koridor sistem. Islah Bahrawi, di sisi lain, kerap menggunakan bahasa yang lebih emosional, namun tidak secara langsung menempatkan Prabowo Subianto sebagai aktor utama yang harus dimintai pertanggungjawaban. Narasi yang dibangun seringkali bergeser: problem negara bukan pada presiden, melainkan pada lingkaran di sekitarnya.
Berbeda dengan keduanya, Saiful Mujani menyampaikan pesan yang jauh lebih eksplisit: kepemimpinan dianggap gagal, dan perubahan tidak bisa lagi mengandalkan institusi formal seperti parlemen. Ia merujuk secara implisit pada pengalaman Reformasi 1998—bahwa perubahan besar hanya mungkin terjadi melalui tekanan massa yang masif.
Di sinilah letak “daya ledak” pernyataannya: bukan sekadar kritik, tetapi ajakan pada metode perubahan.
Kedua, soal otoritas. Secara popularitas publik, nama Ferry Amsari dan Islah Bahrawi mungkin lebih akrab di telinga masyarakat. Mereka rutin hadir di layar kaca dan media sosial. Namun di kalangan akademik, posisi Saiful Mujani berbeda.
Ia bukan sekadar komentator, melainkan salah satu arsitek penting dalam perkembangan metodologi survei politik di Indonesia.
Bersama Denny JA, ia pernah membangun Lembaga Survei Indonesia pada awal 2000-an. Dari tangan mereka, ilmu politik di Indonesia mengalami pergeseran penting: dari dominasi pendekatan kualitatif menuju penguatan basis kuantitatif.
Survei opini publik menjadi instrumen utama untuk membaca dinamika politik secara terukur.
Perpisahan keduanya kemudian melahirkan dua pendekatan berbeda.
Denny JA melalui Lingkaran Survei Indonesia mengembangkan survei tidak hanya sebagai alat membaca, tetapi juga mempengaruhi opini publik.
Sementara Saiful Mujani memilih bertahan pada prinsip metodologis—menjaga survei sebagai instrumen ilmiah yang tidak boleh dicederai oleh kepentingan sesaat.
Namun idealisme itu tidak berjalan di ruang hampa. Realitas biaya riset memaksa kompromi. Untuk satu survei nasional dengan 2.500–3.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, biaya bisa mencapai miliaran rupiah.
Dalam situasi minimnya dukungan pendanaan negara untuk riset sosial, pilihan realistis pun muncul: menggandeng sektor swasta.
Di titik ini, Saiful Mujani mendirikan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Ia sendiri pernah menyebut langkah ini sebagai “turun kasta”.
Kondisi ini merujuk pada keadaan dari otoritas akademik murni menuju dunia yang juga mempertimbangkan aspek komersial.
Sebuah pengakuan jujur bahwa ilmu pengetahuan, dalam praktiknya, kerap harus berdialog dengan kebutuhan pasar. Istilah "turun kasta" ini saya dengar langsung dari mulut beliau saat menjadi pembicara di workshop Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2011, dimana ditahun yang sama Saiful Mujani mendeklarasikan berdinya SMRC.
Lalu, apa implikasi dari semua ini terhadap pernyataannya yang kini viral?
Ketika seorang aktivis berbicara, publik mungkin mendengar opini. Ketika seorang akademisi berbicara, publik cenderung menganggapnya sebagai refleksi dari analisis berbasis data.
Di sinilah pernyataan Saiful Mujani menjadi lebih berat—dan sekaligus lebih berbahaya—dalam arti politik.
Seruan perubahan melalui aksi massa dari seorang ilmuwan politik bukan lagi sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan bisa dibaca sebagai sinyal bahwa saluran formal dianggap buntu.
Pertanyaannya kemudian: apakah benar institusi demokrasi kita telah kehilangan legitimasi? Ataukah ini justru bentuk keputusasaan sebagian elite intelektual dalam membaca arah politik nasional?
Di tengah kebisingan media sosial, publik seharusnya tidak berhenti pada sensasi potongan video. Yang lebih penting adalah membaca konteks, menimbang otoritas, dan menguji kembali argumen. Karena dalam demokrasi, bukan hanya siapa yang berbicara yang penting, tetapi juga ke mana arah pembicaraan itu akan membawa kita.
Kesimpulan saya pribadi adalah apabila pernyataan Saiful Mujani disampaikan saat beliau masih sebagai pihak yang mengambil posisi sebagai Brahma maka itu akan langsung menyentuh logika rasional dan perasaan saya sebagai orang yang mengenal beliau sebagai dewanya lembaga survei.
Akan tetapi beliau menyampaikan pernyataan nya sebagai kapasitas yang mau tidak mau melekat saat ini yaitu motor dari SMRC, maka kita perlu merefleksikan lebih dalam pernyataan beliau sebagai pihak yang mungkin tidak ragu mencari keuntungan dari kegaduhan yang sudah ditimbulkan. (red)
Editor : Redaksi
