Flyover Gedangan Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp 400 Miliar, Konstruksi Diganti ke Sisi Timur Jalan

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Rencana pembangunan Flyover Gedangan di Kabupaten Sidoarjo mendapat respons positif dari masyarakat.

Saat sosialisasi pembebasan lahan yang digelar kepada ratusan warga pada Rabu malam, (18/6/2026), tidak ada penolakan terhadap proyek tersebut.

Warga justru menyatakan dukungannya agar pembangunan segera direalisasikan.

Dalam sosialisasi itu dijelaskan, pembangunan flyover membutuhkan lahan sekitar 45.822 meter persegi.

Diperkirakan ada 89 bidang tanah yang akan terdampak pembebasan lahan, meski jumlah final masih menunggu penetapan dari pemerintah pusat.

Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk proses pembebasan lahan.

“Anggaran pembebasan disiapkan Rp 400 miliar,” ujar Subandi usai sosialisasi kepada wartawan.

Subandi mengapresiasi sikap warga yang mendukung pembangunan Flyover Gedangan.

Menurutnya, proyek tersebut menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Perempatan Gedangan.

Subandi menegaskan pemerintah tidak akan merugikan masyarakat terdampak. Skema pembebasan lahan akan dilakukan dengan konsep “ganti untung”.

“Ini tidak main-main. Karena crowded di Perempatan Gedangan ini tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Konstruksi Diganti ke Sisi Timur Jalan

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memutuskan menggeser konstruksi Flyover Gedangan ke sisi timur jalan.

Perubahan desain tersebut dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan teknis dan sosial-ekonomi.

Langkah itu diambil agar aktivitas ekonomi masyarakat di sisi barat Jalan Raya Gedangan tetap berjalan selama proyek berlangsung.

Selain itu, mayoritas lahan di sisi timur juga berada di bawah penguasaan negara sehingga dinilai dapat mempercepat proses pembebasan lahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Muhammad Makhmud menjelaskan, desain awal flyover sebenarnya berada di tengah jalan dengan bentang ke sisi kiri dan kanan.

Namun, setelah dilakukan kajian teknis dan review geometrik, desain diubah sepenuhnya ke sisi timur.

“Jadi gini, kami memang bagaimana mengidentifikasi dan mitigasi risiko macam-macam itu. Yang pertama kenapa molor, karena kemarin harus mengubah DED dari tengah kiri-kanan menjadi sisi timur,” kata Makhmud, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, perubahan Detail Engineering Design (DED) membutuhkan waktu cukup panjang karena proses revisi dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) pusat, bukan pemerintah daerah.

Setelah revisi DED rampung sekitar satu bulan lalu, tahapan selanjutnya adalah penyesuaian Dinding Penahan Tanah (DPT).

“Itu butuh waktu karena yang mengganti DED ini bukan di kita, tapi BBPJN pusat. Setelah DED selesai, sekarang proses mengubah DPT,” ujarnya.

Selain dinilai lebih ideal secara teknis karena memiliki daya dukung tanah yang lebih baik, sisi timur juga dipilih demi menjaga roda perekonomian masyarakat tetap berjalan.

“Supaya nggak mati perekonomian di situ. Kalau semua kena, nanti ekonomi nggak jalan dan repot,” tandasnya.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat