Ngaji Muktamar; Gus Yusuf Chudlori dan Penawar Kebuntuan NU

 
Oleh : Ponirin Mika

Pemerhati Sosial Keagamaan dan Politik di Probolinggo, Jurnalis JatimUPdate.id

 

Probolinggo, JatimUPdate.id - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tahun ini dipastikan tidak akan berjalan di atas karpet merah yang tenang.

Jika Muktamar Lampung 2021 silam dipenuhi oleh romantisme konsolidasi gagasan, perhelatan kali ini justru diawali oleh tabuhan genderang perang dingin yang melelahkan.

Publik disuguhkan tontonan yang tidak biasa: ketegangan terbuka antara jajaran Rois Am (syuriah) dan Ketua PBNU (tanfidziyah) yang sempat berujung pada spekulasi saling pecat dan pembekuan struktural di beberapa wilayah walaupun pada akhirnya diselesaikan dengan ishlah dan saling rangkul kembali.

Konflik horizontal di level puncak ini bukanlah sekadar perbedaan pemikiran fikih sehari-hari. Ini adalah akumulasi dari benturan metodologi kepemimpinan dan perebutan kontrol atas arah strategis organisasi sosial-keagamaan terbesar di dunia ini.

Ketika pemegang otoritas spiritual tertinggi (Syuriah) berseberangan tajam dengan pemegang kendali eksekutif (Tanfidziyah), maka seluruh struktur di bawahnya dipaksa untuk memilih kutub.

Namun NU adalah wadah yang sangat mafhum berkait hal itu. Masyarkat NU pun memaknai bahwa kejadian tersebut adalah dinamika organisasi yang biasa-biasa saja. Kondisi inilah yang membuat Muktamar kali ini jauh lebih seru sekaligus mencemaskan.

Faksi-faksi yang selama ini bergerak di bawah tanah kini menampakkan diri secara vulgar di permukaan. Pembelahan ini tidak bisa lagi ditutupi dengan retorika kemaslahatan umat, karena syahwat politik kekuasaan internal telah mendahului tradisi tabayyun yang selama ini menjadi jangkar moral kaum sarungan.

Polarisasi ini tercermin jelas dari deretan nama calon kandidat Ketua Umum PBNU yang saat ini santer beredar di permukaan.

Nama-nama seperti KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai petahana, KH. Said Aqil Siroj yang kembali disebut-sebut oleh basis sosiologisnya, hingga barisan pengurus aktif PBNU saat ini, semuanya terikat kuat pada tali faksi yang sedang berkonflik.

Mereka bukan lagi figur netral, melainkan representasi dari faksi-faksi yang saling mengunci di ruang-ruang rapat pleno.

Gus Yahya, dengan gerbong pembaruan dan visi “Digdaya NU Menjemput Peradaban Baru,” masih memiliki pengaruh kuat di lingkaran elit penentu kebijakan.

Namun, keterlibatan aktif gerbongnya dalam friksi struktural belakangan ini membuat legitimasinya digoyang oleh faksi oposisi.

Di sisi lain, faksi yang loyal pada garis Rois Am menuntut pengembalian marwah Syuriah sebagai pemegang komando tertinggi, bukan sekadar tukang stempel kebijakan Tanfidziyah.

Dalam situasi kebuntuan (deadlock) geopolitik internal seperti ini, Muktamar NU berada dalam ancaman pragmatisme akut. Jika salah satu dari faksi yang bertikai ini memenangkan pertarungan secara mutlak, maka rekonsiliasi pasca-Muktamar akan berjalan sangat lambat dan menyakitkan.

NU terancam mengalami disorientasi organisasi karena energi mereka habis didekonstruksi oleh politik internal yang belum usai.

Diakui atau tidak, Gus Yahya tengah berhasil membawa perubahan mendasar di PBNU dengan berbagai macam program-program ideal yang telah dilakukan.

Begitupun ia berhasil membawa NU ke kancah internasional dan NU diperhitungkan keberadaannya.

Perjalanan yang dialami oleh Gus Yahya memang tidak mudah. Namun itu dilewati dengan komitemen dan semangat perjuangannya. Gus Yahya seorang petarung sejati yang harus diakui.

Sebuah realitas yang tak bisa dipungkiri, di tengah pekatnya kabut polarisasi itulah, muncul nama KH. Yusuf Chodari (Gus Yusuf) dari Magelang, Jawa Tengah.

Kehadiran pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo ini laksana oase di tengah gurun konflik. Beliau muncul bukan sebagai kepanjangan tangan dari faksi yang sedang bertikai, melainkan sebagai poros tengah yang menawarkan jalan keluar dari kebuntuan elit.

Gus Yusuf membawa DNA asli NU yang mulai dirindukan oleh warga nahdliyin di akar rumput: kelenturan pesantren dan ketajaman membaca zaman.

Sebagai figur yang tumbuh dan besar di dalam tradisi disiplin keilmuan kitab kuning, beliau memiliki legitimasi spiritual yang kokoh di mata para kiai sepuh.

Beliau bukan orang luar yang mencoba mengerti NU, melainkan produk asli dari rahim NU itu sendiri.

Menariknya, kompetensi Gus Yusuf tidak berhenti di dalam batas pagar pesantren. Beliau adalah prototipe kiai modern yang memiliki kelengkapan manajerial, kepemimpinan transformatif, dan modal sosial yang masif.

Di era di mana NU dituntut adaptif terhadap perubahan global, figur yang memiliki kelengkapan aspek seperti Gus Yusuf menjadi aset yang sangat langka.

Salah satu keunggulan mutlak Gus Yusuf yang tidak bisa dinegasikan adalah jam terbangnya yang tinggi di dalam belantika politik nasional. Dalam organisasi sebesar NU, pengetahuan politik yang matang bukanlah sebuah dosa, melainkan kebutuhan mendasar untuk memetakan dinamika bangsa.

Gus Yusuf sudah menyelam sangat lama di dunia perpolitikan, khususnya lewat perannya sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah, sebuah wilayah yang menjadi episentrum pertarungan politik nasional.

Pengalaman politik ini membuat Gus Yusuf tidak akan canggung atau naif saat harus berhadapan dengan oligarki atau kepentingan kekuasaan negara. Beliau tahu kapan harus merapat untuk kemaslahatan, dan tahu kapan harus menarik jarak demi menjaga independensi organisasi.

Kemampuan membaca arah angin politik inilah yang dibutuhkan agar NU tidak sekadar menjadi alat stempel atau komoditas elektoral lima tahunan.

Politik di tangan Gus Yusuf tidak diletakkan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen khidmah (pelayanan) kepada umat. Rekam jejak beliau membuktikan bahwa dinamika politik lokal maupun nasional berhasil beliau konversi menjadi kebijakan yang berpihak pada pendidikan madrasah, kesejahteraan petani, dan perlindungan kaum mustad’afin (terpinggirkan).

Kita harus jujur dan objektif menilai bahwa Gus Yahya tidak gagal dalam memimpin PBNU selama ini. Visi global beliau dalam membangun peradaban dunia, menduniakan fikih kemanusiaan (Fikih Peradaban), dan membawa NU ke panggung internasional (seperti R20) adalah capaian spektakuler yang wajib diapresiasi. Gus Yahya berhasil meletakkan fondasi bahwa NU adalah aktor global yang memperhitungkan perdamaian dunia.

Namun, di balik kegemilangan panggung internasional tersebut, ada sebuah anomali yang dirasakan di tingkat akar rumput. Narasi peradaban dunia yang megah itu sering kali terasa berjarak dan terlalu teoretis bagi kiai kampung, guru madrasah, dan pengurus MWCNU di pelosok desa.

Mereka tidak butuh pidato tentang tatanan dunia baru jika madrasah mereka masih bocor dan anak-anak muda NU kehilangan ruang aktualisasi lokal.

Ada kesan kuat bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, NU sedang melangkah terlalu jauh ke luar, hingga melupakan rumahnya sendiri. Ketika elit disibukkan oleh diplomasi global dan terjebak dalam friksi faksi di Jakarta, basis sosiologis NU di daerah mengalami kekosongan figur keteladanan yang mengakar.

Di sinilah letak otokritik terbesar bagi kepengurusan saat ini. Kebutuhan mendesak NU hari ini bukanlah mencari pemimpin yang bisa berpidato di hadapan PBB, melainkan pemimpin yang mampu membawa NU kembali pulang ke rahim pesantren.

Pesantren adalah ibu kandung dari Nahdlatul Ulama; dari sanalah nilai-nilai moderasi (tawassuth), toleransi (tasamuh), dan tegak lurus (i’tidal) dirumuskan dan dirawat. Jika NU pergi terlalu jauh meninggalkan tradisi pesantren, maka ia akan kehilangan ruh dan bertransformasi menjadi ormas sekuler biasa.

Gus Yusuf adalah representasi biologis dan ideologis dari kerinduan pulangnya NU ke pesantren.

Tegalrejo, di bawah kepemimpinan beliau, adalah bukti nyata bagaimana pesantren bisa mengelola ribuan santri, menggerakkan ekonomi kerakyatan, sekaligus tetap menjadi rujukan moral politik masyarakat sekitar.

Kepemimpinan seperti inilah yang mampu menjembatani gap antara elit PBNU dengan realitas kiai-kiai sepuh di daerah. Membawa NU kembali ke pesantren bukan berarti kemunduran (regresi).

Sebaliknya, ini adalah upaya konsolidasi internal yang sangat progresif. Ketika basis domestik pesantren kuat secara ekonomi, mandiri secara politik, dan matang secara keilmuan, maka pengaruh global NU akan tercipta dengan sendirinya secara organik, bukan sekadar kosmetik kosmetik di panggung seminar internasional.

Secara kalkulasi elektoral Muktamar, memunculkan nama Gus Yusuf bukanlah sebuah langkah spekulatif, melainkan kalkulasi taktis yang sangat logis.

Data menunjukkan bahwa Jawa Tengah adalah wilayah dengan jumlah cabang NU (PCNU) terbanyak di Indonesia. Jawa Tengah, bersama Jawa Timur, selalu menjadi barometer dan penentu utama (kingmaker) dalam setiap kontestasi Muktamar NU dari masa ke masa.

Kekuatan sosiologis Gus Yusuf di Jawa Tengah sangat solid dan melintasi batas-batas struktural. Jaringan alumni Tegalrejo yang tersebar di jutaan titik, ditambah kedekatan emosional beliau dengan para kiai kharismatik lintas-pantura, menempatkan beliau pada posisi tawar yang luar biasa tinggi. Beliau adalah figur yang bisa diterima oleh kelompok tradisionalis murni maupun kelompok aktivis muda NU.

Jika faksi-faksi elit saat ini terus memelihara konflik saling pecat, maka kejenuhan di tingkat PCNU dan PWNU pemilik suara akan mengristal menjadi gelombang perlawanan.

Arus bawah akan mencari figur alternatif yang bersih dari residu konflik Jakarta, dan data sosiologis menunjukkan Gus Yusuf berada di urutan teratas sebagai figur pemersatu tersebut. Muktamar NU tahun ini tidak boleh dibiarkan berakhir menjadi ajang kanibalisme politik antar-faksi yang merusak kohesi umat.

Taruhan dari Muktamar ini terlalu besar jika hanya digunakan untuk memuaskan ego kekuasaan sesaat dari para elit yang sedang bersitegang di lingkaran pusat. NU membutuhkan kepemimpinan yang menyembuhkan, merangkul, dan merekonsiliasi seluruh elemen yang terbelah.

KH. Yusuf Chodari hadir bukan untuk meruntuhkan capaian peradaban global yang telah dibangun oleh Gus Yahya, melainkan untuk melengkapinya dengan jangkar spiritual pesantren yang kokoh. Beliau adalah sintesis sempurna antara kiai yang paham liuk-liku politik negara, namun tetap patuh dan takzim pada ciuman tangan para kiai sepuh.

Siapapun yang terpilih nantinya, saat yang tepat untuk menyelamatkan organisasi dari jebakan polarisasi faksi, sekaligus memastikan bahwa gerbong besar Nahdlatul Ulama tetap berjalan di atas rel khittah 1926 yang asli, mulia, dan membumi. Wallahu a’lam bish-shawab

Editor : Redaksi