Kader PDIP Dilarang Kelola Dapur MBG, Ini Respons Saleh Ismail Mukadar
Surabaya,JatimUPdate.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melarang seluruh kadernya terlibat dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya.
Kader senior PDIP Saleh Ismail Mukadar, mengatakan larangan tersebut bukan kebijakan baru. Menurutnya, DPP telah menetapkan sikap itu sejak lama karena program MBG masih menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang terus dikritisi partai.
"Secara resmi DPP melarang kader untuk terlibat dalam kebijakan yang masih dikritisi oleh partai," ujar Saleh, Kamis (2/7).
Meski demikian, ia mengaku masih menerima informasi adanya pihak-pihak yang diduga memiliki afiliasi dengan PDIP ikut mengelola dapur MBG.
Menurutnya DPP telah meminta jajaran pengurus daerah mendata kader yang diduga terlibat dalam pengelolaan SPPG.
Saleh juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui ada kader PDIP yang mengelola dapur MBG.
Laporan tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti oleh DPP.
"Kalau ada yang mengetahui kader yang memiliki atau terlibat dalam dapur MBG, silakan melapor. Pasti akan ditindak tegas oleh DPP," tegasnya.
Di sisi lain, Saleh menilai tujuan program MBG pada dasarnya baik, yakni menekan angka stunting.
Namun, ia berpandangan implementasinya belum tepat sasaran karena kelompok penerima manfaat dinilai terlalu luas.
"Yang seharusnya menjadi prioritas adalah anak usia dini, ibu hamil, dan calon ibu. Tapi yang terjadi justru cakupannya terlalu luas," katanya.
Ia kemudian membandingkan pelaksanaan program serupa di sejumlah negara.
Menurutnya, di Tiongkok program makan bergizi hanya menyasar hingga jenjang sekolah dasar, sedangkan di India sampai sekolah menengah pertama.
Sementara di Brasil juga difokuskan pada anak usia sekolah dasar.
"Di Indonesia justru sampai SMA, bahkan mencakup ibu hamil dan menyusui secara luas. Ini membuat alokasinya sangat besar," ujarnya.
Besarnya cakupan penerima, lanjut Saleh, berbanding lurus dengan anggaran yang harus disiapkan pemerintah.
Ia menilai anggaran program MBG perlu dikaji lebih mendalam agar penggunaannya benar-benar efektif.
"Kalau dibandingkan dengan India, jumlah anak lebih banyak tapi anggarannya jauh lebih kecil. Di Indonesia, dengan jumlah sekitar 60 juta anak, anggarannya mencapai ratusan triliun. Ini harus dikritisi," jelasnya.(*)
Editor : Yuris. T. Hidayat
