Jefri Gultom: Bahlil Diserang Saat Pemerintah Genjot Kemandirian Energi Nasional
Jakarta, JatimUPdate.id - Kader Muda Partai Golkar, Jefri Edi Irawan Gultom, menilai serangan yang belakangan diarahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terjadi di saat pemerintah tengah mempercepat agenda besar menuju kemandirian energi nasional.
Menurut Jefri, berbagai tudingan yang dilontarkan kepada Bahlil muncul ketika pemerintah sedang fokus menjalankan program strategis, mulai dari implementasi biodiesel B50 hingga percepatan pengembangan Blok Masela sebagai proyek energi nasional.
"Di tengah keberhasilan pemerintah meluncurkan program B50 dan mempercepat pengembangan Blok Masela atas arahan Presiden Prabowo Subianto, justru muncul berbagai serangan kepada Menteri Bahlil yang menurut kami tidak berdasar, sangat tendensius, dan sarat kepentingan politik. Kami melihat ada upaya membangun opini yang tidak objektif, terlebih mengingat posisi beliau sebagai Ketua Umum Partai Golkar," ujar Jefri, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, program B50 merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar sekaligus meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi dan perekonomian nasional.
Selain itu, pengembangan Blok Masela juga dinilai menjadi proyek penting yang akan meningkatkan produksi gas nasional, menarik investasi berskala besar, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Jefri menegaskan, berbagai agenda tersebut membutuhkan stabilitas politik dan dukungan seluruh pihak agar target pembangunan sektor energi dapat tercapai sesuai rencana.
"Publik seharusnya memberikan apresiasi terhadap kerja nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Kritik tentu diperbolehkan dalam negara demokrasi, tetapi harus berbasis data, fakta, dan disampaikan secara bertanggung jawab, bukan dengan narasi yang menggiring opini atau bermuatan kepentingan politik," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak mengganggu pelaksanaan program yang dinilai membawa manfaat luas bagi masyarakat.
"Kami berharap seluruh pihak dapat mengedepankan objektivitas dan menghormati prinsip negara hukum. Jangan sampai isu-isu yang tidak berdasar mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program-program strategis yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkas Jefri.
Editor : Redaksi
