Cegah Pungli, Pimpinan DPRD: Timbulkan Efek Jera, Agar Tak Jadi Benalu

JatimUpdate.id - Pimpinan DPRD Surabaya, AH Thony mengapresiasi langkah pemkot yang akan menindak tegas oknum ASN yang melakukan pungutan liar (pungli).

Ia memaparkan, pemberantasan pungli selaras dengan undang-undang 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang mana, bila diterjemahkan dengan segala bentuk perubahannya. "Pemkot benar-benar menjadikan pemerintahan ini, clean dan good governance," kata Thony

Ketika Walikota dan Wakilnya (Eri Cahyadi - Armuji), mengindikasikan ada pungli di lingkungannya pemkot, dan mengambil sikap tegas, pihaknya sebagai institusi dewan, sangatlah mendukung.

Bahkan, Legislator Partai Gerindra ini meminta, Eri-Armuji tidak tanggung menyapu bersih oknum ASN tersebut. "Agar Surabaya harus bebas daripada praktek KKN, dan semangat menghapus gerakan pungli bukan hanya jargon belaka." tegas Thony

Kendati papar Thony, kalau dipahami secara hukum tidak ada cantolan hukumnya. Namun  tidak ada yang membenarkan keberadaannya. Karena jadi beban, yang harus ditanggung pihak lain.

Hal ini, tambah dia, senafas dengan masyarakat yang menganut aliran positif, segera ingin memulihkan perekonomian dengan cepat. Pasca serangan pandemi Covid-19.

Maka, dengan tidak adanya pungli, diharapkan kebangkitan ekonomi bisa menjadi lebih bagus. Target yang dicanangkan dicapai dengan cepat, sesuai arahan pemerintah pusat. "Kita diminta memerangi kemiskinan ekstrim, itu bisa kita capai tepat waktu, bahkan sebelum waktunya." imbuhnya.

Karenanya, ia menekankan, Eri-Armuji benar-benar komitmen, serius memberangus pungli. Mulai dari jajaran RT RW, sampai di lingkungan pemerintah kota atau penyelenggara aparatur itu sendiri. "Kita akan apresiatif," ujar dia.

Bila dalam pengusutan, ada bukti valid, dia mengimbau harus diproses, dan kepastian hukum berjalan sesuai dalam penindakan itu. Untuk menimbulkan efek jera, serta tidak jadi benalu dalam membenahi kota Pahlawan ke depannya. Tentunya hal ini, bagi Thony dinilai sejalan dengan pelayanan publik yang cepat dan transparan.

"Dalam rangka menjadikan pemerintah kota yang good governance," demikian beber Thony. (roy)

Baca Juga: Komisi A Minta Desentralisasi Layanan Masyarakat Tidak Fokus di Suatu Tempat 

Editor : Ibrahim